Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) meminta seluruh pemerintah desa untuk menyelaraskan penyusunan APBDes 2026 dengan program prioritas nasional dan kabupaten. Hal tersebut disampaikan Kepala DPMD Kukar, Arianto dalam Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi rancangan Perbup APBDes 2026 yang digelar secara virtual, Kamis (27/11/2025). Kegiatan tersebut diikuti ratusan perangkat desa, kecamatan, hingga lembaga kemasyarakatan.
Menurut Arianto, penyusunan APBDes ke depan harus memperhatikan arah pembangunan negara secara umum, sehingga program yang dilaksanakan di tingkat desa benar-benar sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat.
“Kita sinkronisasi APBDes dengan program prioritas nasional. Masih penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan, khususnya masyarakat yang masuk kategori ekstrem.
“Kita dorong pemerintah desa agar ikut terlibat aktif dalam penanganan kemiskinan, termasuk melalui program seperti bedah rumah,” ucap Arianto.
Selain itu, pemenuhan gizi masyarakat desa dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Ada makanan tambahan bagi bayi balita di posyandu. Itu penting untuk pencegahan stunting,” tuturnya.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar akan menguatkan dukungan melalui program bantuan bergizi bagi kelompok rentan.
“Rencananya akan diberikan bagi bayi balita sasaran posyandu, ibu hamil, serta lansia. Dicover APBD, kemungkinan melalui program Rp150 juta per RT,” ungkapnya.
Arianto memastikan desa tetap memiliki ruang mengalokasikan anggaran untuk layanan posyandu dan gizi apabila masih dibutuhkan.
“Sepanjang pemdes menganggap masih perlu ada makanan tambahan, silakan tetap dialokasikan,” tegasnya.
Ia menyebut, efektivitas anggaran menjadi poin penting dalam penyusunan APBDes 2026.
“Yang kita ingin adalah anggaran desa digunakan untuk kepentingan publik yang paling prioritas,” imbuhnya.
Dengan kebijakan yang terarah dan selaras, ia optimistis percepatan pembangunan desa dapat diwujudkan.
“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan program searah, hasilnya akan lebih dirasakan masyarakat,” pungkas Arianto.(Zy)
