Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Keterbatasan fiskal yang dialami Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program-program kepemudaan. Hal ini disampaikan Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, dalam Diskusi Publik bertema “Menata Masa Depan Kukar, Menciptakan Kemandirian Ekonomi dan Keberlanjutan Fiskal di Era Penyangga IKN dan Keterbatasan DBH” yang digelar di Food Court Unikarta, Sabtu (29/11/2025) malam.
Menurutnya, menurunnya penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan kondisi defisit anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan upaya pengembangan pemuda.
“Yang pertama itu di tengah keterbatasan DBH, keterbatasan defisit Kutai Kartanegara, kegiatan kepemudaan di Kutai Kartanegara yang berdampak langsung terhadap masyarakat harus sama-sama kita mencarikan solusinya,” ujarnya.
Solusi yang ditawarkan KNPI Kukar adalah membangun kemitraan dengan dunia usaha yang ada di Kukar. Ia menilai keterlibatan swasta dapat memberikan jalan baru untuk pembiayaan kegiatan tanpa membebani APBD yang saat ini terbatas.
“Yaitu dengan menggandeng pihak swasta yang ada di Kutai Kartanegara,” tegas Rian.
Namun demikian, ia menekankan bahwa KNPI tidak dapat bertindak sendiri tanpa sinergi lintas pemangku kebijakan. Ia meminta dukungan nyata dari pemerintah daerah dan DPRD Kukar, terutama komisi yang membidangi kepemudaan.
“Kawan-kawan KNPI Kukar tidak bisa berjalan sendiri, harus ada dukungan dari pemerintah maupun DPRD,” katanya.
Rian mengingatkan bahwa pemuda selama ini selalu disebut sebagai masa depan bangsa. Karena itu, menurutnya peran tersebut harus dipastikan melalui keberpihakan kebijakan, bukan sekadar slogan.
“Ketika anak muda tidak diurusi ya, ini kan menjadi persoalan baru lagi buat kita, nanti menyimpang hal-hal negatif,” lanjutnya.
Ia berharap hasil diskusi publik ini segera ditindaklanjuti dengan pertemuan resmi untuk merumuskan program bersama.
“Kita ngajak duduk bersama ini, bagaimana anak muda Kutai Kartanegara ini bisa difasilitasi untuk melakukan program-program kepemudaan yang bersentuhan langsung di masyarakat,” tuturnya.
Rian juga menegaskan bahwa KNPI tidak menginginkan dana tunai dalam bentuk hibah atau CSR. Ia menilai CSR seharusnya diwujudkan dalam dukungan program langsung agar lebih terukur hasilnya.
“Tidak perlu dikasih uang. CSR pun kita tidak dikasih uang, jangan dikasih uang,” tegasnya.
Ia menutup penyampaiannya dengan komitmen bahwa KNPI akan terus menjadi jembatan aspirasi pemuda untuk pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.
“Bagaimana bisa membuat program-program kepemudaan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Zy)
