Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pembangunan lumbung padi dan lantai jemur tetap berjalan meskipun adanya instruksi penghematan anggaran dari pemerintah pusat. Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kukar menegaskan program strategis ini tidak akan terpengaruh oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
Kepala Dinas Ketapang Kukar, Sutikno, menjelaskan bahwa penghematan hanya diberlakukan pada kegiatan perjalanan dinas dan kebutuhan operasional. Sementara itu, pembangunan fasilitas pendukung pertanian seperti lumbung padi dan lantai jemur tetap menjadi prioritas.
“Program kami tidak terganggu. Pembangunan lumbung pangan dan lantai jemur tetap jalan sesuai rencana,” tegas Sutikno pada Selasa (4/3/2025).
Ia menyebutkan pembangunan lumbung pangan dilakukan secara selektif. Tidak semua kecamatan bisa mendapatkannya karena ada syarat minimal luas lahan sawah sebesar 60 hektare. Hal ini dilakukan agar program tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi kelompok tani.
Pada tahun 2025, Ketapang Kukar menargetkan pembangunan lima titik lumbung padi, masing-masing di Jembayan, Sebulu, Tenggarong, Loa Ipuh, dan Loa Janan Ulu. Menurut Sutikno, kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Mengutip data dari laman resmi Pemkab Kukar, sektor pertanian menyerap lebih dari 30 persen tenaga kerja lokal dan menjadi tulang punggung perekonomian di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur pendukung seperti lumbung padi dan lantai jemur sangat penting untuk menjaga kualitas hasil panen.
Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar mencatat bahwa produksi padi di Kukar pada tahun 2024 mencapai lebih dari 240 ribu ton. Angka ini menunjukkan potensi besar yang perlu dikelola dengan baik agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjadi penopang ekonomi daerah.
Sutikno optimistis pembangunan lumbung pangan dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan petani. “Harapan kami, desa bisa mandiri pangan dan hasil pertanian tidak lagi terkendala masalah penyimpanan atau pengeringan,” ujarnya.
Upaya ini sejalan dengan visi Pemkab Kukar dalam memperkuat sektor pertanian berkelanjutan yang berbasis pada pemberdayaan petani dan penguatan desa.
(Adv/DiskominfoKukar)
