Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Taufik Hidayat, selaku Asisten l Sekretariat, membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Grand Elty Singgasana Tenggarong, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dalam Rangka Meningkatkan Peran Otonomi Daerah” dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
Dalam sambutannya, Taufik Hidayat menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah mempercayakan Kukar sebagai tuan rumah. Ia berharap rakor ini dapat berjalan sukses dan menghasilkan keputusan strategis yang dapat diterima oleh seluruh peserta.
“Kami berharap forum ini menjadi ajang memperkuat sinergi lintas daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, tema yang diangkat dalam rakor kali ini memiliki makna penting karena kolaborasi antardaerah merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas otonomi daerah. Ia menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Tidak mungkin kolaborasi lintas elemen terwujud jika antar pemerintah daerah sendiri masih berjalan secara eksklusif,” tegas Taufik.
Ia juga menyoroti masih adanya ego sektoral antarwilayah yang dapat menghambat kerja sama daerah. Taufik berharap melalui forum rakor ini, komunikasi dan koordinasi antar pemerintah daerah di Kalimantan Timur dapat semakin terbuka dan produktif.
“Rakor ini harus menjadi momentum untuk mematahkan eksklusivitas antar daerah dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan,” katanya.
Dalam paparannya, Taufik mengangkat dua isu strategis utama, yakni penguatan batas wilayah daerah dan kerja sama antardaerah. Ia menjelaskan bahwa masih ada sejumlah batas administratif di Kalimantan Timur yang belum memiliki ketetapan resmi, salah satunya antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat.
“Kami berharap persoalan batas wilayah ini dapat segera dibahas tuntas dalam forum-forum seperti ini agar tidak menghambat pelayanan publik dan pembangunan,” jelasnya.
Selain soal batas wilayah, Taufik menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik lintas daerah. Ia mencontohkan inisiatif bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Samarinda dalam membangun sumur retensi untuk mengurangi risiko banjir menuju akses Bandara APT Pranoto.
“Contoh ini menunjukkan pentingnya sinergi dua daerah untuk kepentingan masyarakat bersama,” ungkapnya.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti bencana alam, pendidikan, hingga kesehatan seringkali melintas batas administratif, sehingga membutuhkan kerja sama yang erat antar daerah. Melalui rakor ini, Taufik berharap lahir kesepakatan bersama untuk mengelola sumber daya secara efisien, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah Kalimantan Timur.
Menutup sambutannya, Taufik menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam rakor tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan keputusan-keputusan yang bermanfaat luas, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat.
“Semoga rakor ini membawa dampak positif bagi penguatan otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Zy)
