Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi melantik 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Senin, 26 Mei 2025. Upacara digelar di Stadion Aji Imbut dan dihadiri langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah. Momen ini bukan hanya pencapaian bagi para eks tenaga honorer, tetapi juga menjadi sorotan karena dampaknya terhadap belanja daerah.
Bupati Edi mengungkapkan bahwa sekitar 20 persen dari total APBD Kukar kini terserap untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN, termasuk para PPPK yang baru dilantik. Ia menyebut angka itu sebagai konsekuensi serius dari kebijakan rekrutmen massal tersebut.
“Kalau dulu tenaga honorer bisa absen tanpa alasan jelas, sekarang tidak bisa lagi. PPPK adalah ASN yang punya beban dan target kerja. Mereka harus profesional,” kata Edi.
Pemerintah pusat memang mendorong percepatan pengangkatan PPPK sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional. Namun, Pemerintah Kabupaten Kukar tetap menekankan bahwa tanggung jawab pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas utama.
Data dari laman resmi kutaikartanegarakab.go.id menunjukkan bahwa belanja pegawai sudah menyentuh angka lebih dari Rp2 triliun di APBD 2025. Jumlah ini bersaing dengan alokasi untuk infrastruktur, pendidikan, dan program strategis lainnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rakhmadi, menyatakan bahwa kehadiran ribuan PPPK ini diharapkan mampu mempercepat digitalisasi layanan dan reformasi kinerja birokrasi. Ia menegaskan pentingnya peran mereka sebagai agen perubahan di berbagai satuan kerja.
Pemkab Kukar juga telah mengatur sistem supervisi dan evaluasi berbasis kontrak tahunan. Setiap PPPK wajib menunjukkan kinerja positif jika ingin kontraknya diperpanjang. Selain itu, para kepala OPD diminta untuk menempatkan para pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan.
“Jangan tempatkan mereka sembarangan. Harus sesuai potensi. Kalau perlu, beri pelatihan lanjutan supaya mereka langsung siap kerja,” ucap Bupati Edi.
Dengan formasi besar ini, Pemkab Kukar berupaya menciptakan pemerintahan yang responsif dan efisien. Pemerintah daerah berharap kehadiran PPPK bukan hanya sebagai tambahan tenaga, tetapi sebagai pelopor inovasi dan percepatan pelayanan.
Pelantikan massal PPPK di Kukar tahun ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemerintahan daerah. Namun keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada pembinaan yang konsisten dan keseriusan pegawai dalam menjalankan tugas.
(Adv/DiskominfoKukar)
