Rencana TNI AD merekrut 24.000 tamtama untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan akan menuai sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi ini akan mempertanyakan kesesuaian strategi tersebut dengan tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara .
Koalisi menilai strategi pemanfaatan prajurit TNI untuk sektor sipil seperti pertanian, peternakan dan kesehatan akan melemahkan fokus TNI pada kemampuan tempur. Mereka berencana menilai dampak perubahan struktur organisasi TNI dan implikasi anggaran negara .
Kelompok sipil tersebut juga memperingatkan bahwa komposisi pasukan baru harus mempertimbangkan efisiensi dan keberlanjutan, serta selaras dengan ancaman dan prioritas pertahanan nasional. Apabila tidak sesuai, mereka menilai akan ada risiko overlapping dengan fungsi Kodim dan Koramil .
Koalisi akan meminta agar DPR dan pemerintah melakukan kajian mendalam mengenai dampak pertambahan personel dan penganggarannya, serta memastikan komitmen pada reformasi TNI agar tidak kembali ke era dwifungsi. Mereka menegaskan perlu ada pengawasan ketat agar TNI tidak terlalu luas fungsi sipilnya .
Penguatan kapasitas tempur TNI AD ke depan akan sangat bergantung pada komitmen institusi untuk memprioritaskan persiapan strategis untuk menghadapi ancaman negara, bukan mengikuti tren sosial dan politik pasif, sehingga konsistensi visi pertahanan negara tetap terjaga .
Penulis: FebriaDV
