Distriknews.co, Jakarta – Indonesia dan Filipina saat ini sama-sama dilanda gelombang demonstrasi besar. Warga kedua negara turun ke jalan bukan tanpa alasan. Ada kesamaan dalam tuntutan utama: melawan korupsi struktural dan ketimpangan sosial yang kian melebar.
Di Indonesia, protes nasional meletus atas kekecewaan terhadap kebijakan korup dan tunjangan berlebihan para legislator. Tuntutan difokuskan pada penghapusan tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR, yang dikritik tajam sebagai bentuk ketidakadilan di tengah sulitnya ekonomi rakyat.
Aksi ini diperparah oleh insiden tragis, seperti tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan saat bentrok dengan aparat, yang semakin membakar semangat rakyat untuk menuntut akuntabilitas
Sementara itu di Filipina, keresahan rakyat tentang korupsi pada proyek publik memicu aksi serupa. Sebuah koalisi bisnis dan lembaga sipil menuntut pemeriksaan independen terhadap proyek pengendalian banjir.
Laporan audit mengungkap dana publik yang diselewengkan, proyek berkualitas rendah, serta sedikit kontraktor favorit yang menerima pendanaan besar
Pengamatan ini menunjukkan bahwa protest di kedua negara muncul sebagai respons terhadap kegagalan institusi pemerintahan menjaga transparansi dan mengelola anggaran publik secara adil. Di Indonesia, demonstrasi berkembang dari tuntutan ekonomi menjadi kritik terhadap sistem kekuasaan yang didominasi oleh elit.
Sedangkan di Filipina, masyarakat menuntut pertanggungjawaban dalam proyek infrastruktur dan mengusir praktik kolusi atau nepotisme di baliknya
Model respons pemerintah berbeda: Presiden Prabowo Subianto menanggapi dengan mencabut beberapa fasilitas elit legislatif dan memerintahkan penyelidikan atas kematian pengemudi ojol
Di Filipina, Public Works Secretary mundur dan proses tender untuk proyek dikendalikan ulang, serta ada diskualifikasi terhadap perusahaan yang terindikasi manipulasi anggaran
Kedua negara kini tengah diuji soal bagaimana merespons aspirasi rakyat saat demokrasi diuji oleh kemarahan publik. Demonstrasi rakyat Indonesia dan Filipina, meski secara nasional berbeda konteks, memperlihatkan inti persoalan yang serupa: rakyat menuntut keadilan, transparansi, dan pemerintahan yang akuntabel.
