Distriknews.co, Jakarta -Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Merdeka, Jumat (19 September 2025), untuk membahas distribusi dan ketersediaan BBM di SPBU swasta. Pemanggilan ini menarik perhatian karena mengundang pertanyaan publik: mengapa bukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dianggap menetapkan kebijakan impor dan alokasi BBM.
Detik.com mencatat, Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan) dan Simon Mantiri tiba di Istana Merdeka sore hari. Purbaya mengatakan ia akan menyampaikan laporan rutin APBN dan “sedikit soal APBN”, tetapi tak ada konfirmasi spesifik dari presiden tentang isu baru. Simon hanya menyebutkan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan laporan umum termasuk tentang pasokan BBM.
Direktur Utama Pertamina menjelaskan bahwa Menteri ESDM telah memberi penjelasan terkait kelangkaan BBM di SPBU swasta. Ia menyebut bahwa pemerintah telah mengumpulkan Pertamina dan perusahaan BBM swasta secara lengkap dalam rapat koordinasi untuk memastikan pasokan BBM hingga akhir tahun.
Sementara kepada media, Simon menegaskan bahwa alokasi BBM ke badan usaha swasta benar-benar sudah disertakan dalam pembagian pasokan, dan bahkan porsi alokasi untuk swasta sudah dinaikkan persentasenya. Dia juga memastikan bahwa proses dilakukan secara transparan dan tidak ada monopoli dalam distribusi.
Netizen cepat bereaksi. Di media sosial, muncul komentar menanyakan “kapan Bahlil dipanggil”, lantaran kebijakan impor minyak atau BBM oleh Kementerian ESDM dianggap sebagai akar dari persoalan pasokan. Banyak yang menyebut bahwa Menteri ESDM memiliki otoritas langsung atas regulasi impor dan kuota, sehingga bila ada kelangkaan, posisinya lebih relevan untuk dimintai pertanggungjawaban. (reaksi umum dari komentar-komentar netizen; sumber media sosial)
Kebijakan impor BBM memang sempat menjadi sorotan publik. Bahlil beberapa waktu lalu meminta Pertamina mengikuti arahan pemerintah untuk melakukan impor minyak atau BBM dari Amerika Serikat. Namun Simon Mantiri menyebut bahwa ada tantangan teknis seperti jarak pengiriman, logistik, distribusi dan keekonomian yang harus diperhatikan.
Netizen juga mengaitkan kebijakan impor BBM non-subsidi dan persentase kuota impor SPBU swasta, yang menurut mereka kurang transparan. Beberapa komentar menyebut bahwa aturan dan regulasi dari ESDM belum memberikan kepastian, sehingga stok BBM bisa mengalami gangguan di lapangan.
Meski begitu, tidak semua netizen ingin langsung menyalahkan Bahlil. Sebagian mengatakan bahwa isu distribusi dan alokasi adalah masalah yang kompleks melibatkan banyak pihak—Pertamina, swasta, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan—dan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Mereka mengapresiasi langkah Prabowo mulai memanggil pihak terkait sebagai bagian dari upaya penyelesaian. (komentar publik di RMOL dan Detik; sumber berita)
Kesimpulannya, pemanggilan Dirut Pertamina dianggap oleh sebagian besar publik sebagai langkah awal. Namun ada harapan bahwa Pemerintah juga akan memanggil dan meminta klarifikasi dari Bahlil lahadalia sebagai pembuat kebijakan impor dan regulasi BBM. Publik ingin kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas kelangkaan BBM hingga ke SPBU swasta, agar solusi yang dibuat bukan hanya solusi sementara tetapi menyentuh akar masalah.
