Distriknews.co Kutai Kartanegara — Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa, khususnya terkait keberlanjutan program Beasiswa Kukar Idaman.
Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) berharap pemerintah daerah tidak mengurangi anggaran maupun kuota penerima beasiswa tersebut, meskipun kondisi fiskal daerah diproyeksikan menurun.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikarta, Zulkarnain, menilai beasiswa pendidikan merupakan program strategis yang seharusnya tetap menjadi prioritas. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Beasiswa bukan sekadar bantuan biaya kuliah, tetapi investasi jangka panjang bagi daerah. Ketika SDM meningkat, masyarakat akan lebih mandiri dan ketergantungan pada pemerintah dapat ditekan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dampak pembangunan pendidikan tidak bersifat instan, melainkan berkelanjutan dan berkontribusi langsung terhadap kemajuan daerah. Karena itu, sektor pendidikan dinilai perlu tetap ditempatkan sebagai prioritas dalam penyusunan APBD 2026.
Zulkarnain juga menyoroti proyeksi APBD Kukar 2026 yang diperkirakan turun menjadi sekitar Rp7,1 triliun. Penurunan tersebut, menurutnya, berpotensi memicu penyesuaian anggaran sejumlah program jika tidak diantisipasi secara matang.
“Harapannya, meskipun APBD turun, beasiswa tidak ikut dipangkas. Bahkan jika memungkinkan, kuotanya justru ditingkatkan,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa pada 2025, minat mahasiswa terhadap Beasiswa Kukar Idaman sangat tinggi. Lebih dari 9.000 mahasiswa tercatat mendaftar, sementara kuota awal hanya sekitar 1.300 penerima. Setelah penyesuaian anggaran, jumlah penerima akhirnya ditetapkan sebanyak 4.015 mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan.
Namun, Zulkarnain menilai penyesuaian fiskal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi. Pasalnya, nilai beasiswa untuk jenjang S1/D4 yang semula sekitar Rp5 juta per mahasiswa mengalami penurunan menjadi sekitar Rp1,6 juta, dengan skema pencairan bertahap melalui APBD murni dan APBD perubahan.
“Kami memahami kondisi keuangan daerah. Tetapi jika hal serupa kembali terjadi pada 2026, tentu akan berdampak pada keberlanjutan pendidikan mahasiswa,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan idealnya menjadi prioritas utama setelah sektor kesehatan dan layanan dasar. Ia meyakini penguatan SDM akan menjadi modal penting bagi Kukar dalam menghadapi persaingan regional maupun nasional.
“Jika pendidikan terpenuhi, SDM akan berkembang. Dan pada akhirnya, mereka akan kembali berkontribusi membangun daerahnya sendiri,” katanya.
