Distriknews.co, TENGGARONG – Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kian kompleks, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya mengupayakan pembangunan desa dalam jangka pendek, tetapi juga mengusung strategi jangka panjang berbasis keberlanjutan. Melalui optimalisasi pemenuhan Indeks Desa (ID), DPMD Kukar menetapkan arah kebijakan yang tidak sekadar menargetkan capaian administratif, tetapi juga membangun daya tahan dan kemandirian desa secara holistik.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa Indeks Desa saat ini telah menjadi acuan utama dalam menilai kemajuan dan kapasitas desa. Namun lebih dari itu, indikator-indikator dalam ID dinilai memiliki nilai strategis sebagai peta jalan menuju desa yang berkelanjutan.
“Pemenuhan indikator ID ini adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan desa itu sendiri,” tegasnya, Senin (5/5).
Indeks Desa mengintegrasikan dimensi penting pembangunan seperti tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini menuntut keselarasan antara kebijakan lokal dan kemampuan internal desa. Oleh karena itu, DPMD Kukar tidak hanya memberikan arahan administratif, tetapi juga menerapkan pembinaan menyeluruh yang disertai pendampingan langsung.
Arianto mengungkapkan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga langsung terlibat di lapangan melalui pendampingan intensif. Melalui pendekatan tersebut, DPMD berupaya menanamkan pemahaman jangka panjang kepada aparat desa agar mereka mampu mengelola potensi dan kewenangan secara berkelanjutan.
Contohnya terlihat dalam sektor kesehatan dan pendidikan, yang menjadi dua pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia desa. “Dalam sektor kesehatan, desa diharapkan dapat mengaktifkan Posyandu untuk pelayanan dasar, sementara dalam sektor pendidikan, pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi perhatian utama untuk pembangunan SDM sejak dini,” jelasnya.
Namun, membangun desa berkelanjutan tentu tidak bisa mengandalkan satu institusi. DPMD Kukar menggagas pendekatan Supra Desa, yakni kolaborasi lintas sektor dengan OPD lain, guna mendukung pemenuhan kebutuhan strategis desa. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan atau penguatan layanan dasar bisa dilaksanakan melalui sinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi lainnya.
“Misalnya, jika desa membutuhkan akses jalan antarwilayah, hal tersebut bisa disinergikan dengan Dinas Pekerjaan Umum,” ujar Arianto.
Melalui kombinasi antara pemahaman indikator ID, pendampingan berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor, DPMD Kukar menempatkan pembangunan desa sebagai bagian dari agenda jangka panjang. Visi ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efisien, adil, dan inklusif untuk generasi sekarang dan masa depan.
Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian formal, tetapi juga berupaya menciptakan perubahan struktural dalam pola pembangunan desa: dari yang bersifat reaktif dan sektoral, menjadi proaktif dan terintegrasi. Desa tidak lagi sekadar penerima kebijakan, melainkan menjadi pelaku aktif yang mampu menginisiasi dan mengelola program pembangunan dengan daya tahan jangka panjang.
Dengan fondasi ini, DPMD Kukar berharap desa-desa di wilayahnya mampu bertransformasi menjadi entitas yang kuat secara kelembagaan, berdaya secara sosial, serta adaptif terhadap perubahan iklim, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. (Adv)
