Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meningkatkan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) bagi setiap Rukun Tetangga (RT) dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta. Kebijakan ini diumumkan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat membuka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22 di Kecamatan Kota Bangun.
Menurut Aulia, kenaikan anggaran ini bukan hanya soal nominal, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat pemberdayaan berbasis komunitas. Dengan tambahan dana tersebut, RT diharapkan mampu melaksanakan program sosial, pembangunan lingkungan, hingga pengentasan kemiskinan. “Dampaknya harus bisa langsung dirasakan warga,” tegas Aulia.
Kebijakan ini juga selaras dengan program Kukar Idaman, khususnya mendukung target 1 KK 1 Sarjana untuk keluarga pra sejahtera. RT akan berperan penting dalam pendataan, pendampingan, dan pelaksanaan di lapangan. “RT adalah ujung tombak yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka yang paling tahu kebutuhan warga,” lanjut Aulia.
Pemerintah daerah juga memberi keleluasaan kepada setiap RT untuk menyusun program kerja sesuai kondisi lokal. Tantangan di Kota Bangun berbeda dengan di Samboja atau wilayah pedalaman, sehingga fleksibilitas menjadi kunci agar program lebih tepat sasaran. Meski begitu, panduan tetap disiapkan agar arah kegiatan selaras dengan visi pembangunan daerah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan pihaknya akan mengawal implementasi agar tepat guna. Dalam skema lama, 15 persen anggaran wajib dialokasikan untuk kegiatan gotong royong. Aturan tersebut tetap berlaku agar budaya kebersamaan tetap terjaga. “Gotong royong harus menjadi identitas masyarakat Kukar,” ujar Arianto.
Ia menambahkan bahwa peningkatan anggaran RT ini adalah bagian dari agenda besar RT Ku-Terbaik. Program tersebut bertujuan memperkuat ketertiban sosial, keamanan lingkungan, kegiatan keagamaan, hingga pembangunan infrastruktur dasar di tingkat RT.
Mengutip data dari laman resmi Pemkab Kukar, jumlah RT di wilayah ini mencapai lebih dari 2.200. Dengan tambahan dana Rp150 juta per RT, total anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan komitmen Kukar untuk membangun dari basis komunitas paling bawah.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Kukar mendorong RT untuk menggunakan dana secara kreatif. Contohnya, program lingkungan hijau, pelatihan UMKM skala rumah tangga, serta kegiatan sosial berbasis partisipasi warga. Dengan cara ini, dana tidak hanya habis untuk infrastruktur, tetapi juga memberi manfaat berkelanjutan.
Dengan dukungan dana yang meningkat dan pengawasan dari DPMD, pemerintah optimis RT di Kukar dapat menjadi motor penggerak pembangunan berbasis masyarakat yang adaptif, transparan, dan berdampak nyata bagi warganya.
(Adv/DPMD/Kukar)
