Pemerintah Kota Samarinda berencana membangun SPBU khusus untuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai solusi mengurangi antrean panjang di sejumlah SPBU yang melayani BBM bersubsidi . Rencananya SPBU tersebut akan menjual bahan bakar non-subsidi dan dikelola oleh BUMD setempat, dengan lokasi awal terseleksi di dua titik yakni Samarinda Seberang atau Loa Janan Ilir serta wilayah perkotaan .
Langkah ini muncul sebagai upaya mengatasi kelangkaan dan kemacetan di SPBU reguler, khususnya pada jam sibuk. Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, menyatakan bahwa rencana ini sudah mendapat sinyal positif dari Pertamina dan dimasukkan sebagai opsi penanganan antrean . Ke depan, dua lokasi tersebut akan dipilih secara final setelah dilakukan pengecekan teknis kelayakan.
Rencana ini juga membuka peluang kerjasama dengan BUMD lokal, di mana pengelolaan SPBU dirancang berada di bawah Badan Usaha Milik Daerah. Hal tersebut untuk memastikan operasional berjalan transparan serta tidak membebani anggaran daerah . Proses perencanaan diperkirakan selesai tahun 2025 agar fisik bisa dimulai pada 2026.
Beberapa pihak menyambut baik inisiatif ini. Namun, ada juga yang memperingatkan agar pembangunan SPBU khusus ASN tidak menciptakan kesan bahwa ASN mendapat fasilitas istimewa sementara masyarakat umum tetap antre panjang . Anggota DPRD Samarinda, Eko Elyasmoko, menekankan agar peran dan fungsi SPBU tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas .
Aspek keselamatan juga menjadi prioritas. Pertamina telah menetapkan standar teknis yang harus dipenuhi lokasi, dimana inventarisasi empat titik lahan potensial akan diprioritaskan berdasarkan aspek kelayakan serta pengawasan keamanan . Titik tersebut tersebar di kawasan yang sudah diusulkan oleh Pemkot.
Pemkot Samarinda berupaya memasukkan anggaran untuk SPBU ini pada perubahan APBD tahun 2025. Bila disetujui, kontruksi fisik dapat dimulai pada 2026. Langkah ini bagian dari strategi penanganan antrean, sekaligus mengoptimalkan distribusi BBM melalui jalur non-subsidi .
Program ini juga dilihat sebagai inovasi manajemen regional yang dapat direplikasi daerah lain, terutama untuk mengatasi beban distribusi BBM subsidi. Pemkot diyakini bisa menjaga agar SPBU ini tetap menjadi fasilitas penunjang kinerja aparatur dan bukan menjadi alat monopoli.
