Distriknews.co, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan langkah besar hari ini: pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp 200 triliun ke enam bank nasional. Tujuannya untuk menambah likuiditas dan menghidupkan kembali aliran kredit yang lesu ke sektor riil.
Dana itu dipindahkan dari rekening pemerintah di Bank Indonesia, yang akumulasi dananya mencapai sekitar Rp 430 triliun karena terlambatnya realisasi belanja pemerintah. Sebanyak Rp 200 triliun dari dana tersebut akan ditempatkan di bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN) serta dua bank syariah, BSI dan BSN.
Purbaya menegaskan bahwa penempatan dana ini tidak memerlukan Peraturan Menteri Keuangan karena merupakan kewenangan langsung Kemenkeu. “Besok sudah masuk, ke enam bank,” ucapnya.
Langkah ini dipandang sebagai jawaban atas “keuangan yang kering” di perbankan. Purbaya menyebut bahwa kebijakan moneter dan fiskal sebelumnya menyebabkan sistem likuiditas bank menjadi tegang, sehingga pertumbuhan ekonomi mengendur dan lapangan kerja belum tumbuh seperti harapan.
Dari sisi ekonomi, tanggapan awal sangat positif. Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menyebut kebijakan ini sebagai stimulasi yang diperlukan. Ia memperkirakan bahwa suntikan ini akan mendorong kredit ke masyarakat, apalagi dalam kondisi suku bunga yang sudah mulai turun dan BI mulai longgarkan instrumen likuiditas.
Namun Eko juga memperingatkan bahwa mendorong kredit saja tidak cukup. Permintaan kredit harus ada dari sektor riil, dan pengusaha harus merasa yakin untuk berinvestasi. Tanpa regulasi yang memudahkan usaha, kredit mungkin tetap tidak terserap maksimal.
Pengusaha UMKM ikut menyambut baik langkah ini. Mereka berharap dana masuk bank bisa dialirkan ke sektor produktif seperti usaha kecil, industri kreatif, dan perdagangan lokal. Sebelumnya banyak UMKM mengalami kesulitan akses kredit karena bank memilih pinjamkan ke korporasi besar.
Secara keseluruhan, gebrakan yang dilakukan Purbaya dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintahan baru ingin cepat bergerak dan menekan stagnasi ekonomi. Sentuhan fiskal di sisi likuiditas ini ditunggu dampaknya terhadap kredit usaha, gaji, dan lapangan kerja. Kalau berhasil, ini bisa jadi momentum untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.
