Distriknews.co, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika hingga akhir Oktober 2025 penyerapan dan realisasi dana belum menunjukkan progres signifikan. Langkah ini menurutnya penting untuk menjaga disiplin fiskal dan efisiensi penggunaan APBN.
Purbaya menyampaikan hal tersebut di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025), menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya meminta agar dana MBG tidak ditarik. “Kita lihat sampai akhir Oktober. Kalau tidak menyerap ya kita potong juga,” ujarnya tegas.
Ia menjelaskan, pandangan Luhut mencerminkan optimisme terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana program. “Pak Luhut kan sudah lihat sendiri data penyerapan anggarannya. Kalau beliau bilang bagus, artinya memang sudah ada peningkatan di lapangan,” kata Purbaya.
Meski begitu, Kementerian Keuangan tetap menuntut hasil konkret. Program MBG yang baru berjalan sembilan bulan dinilai masih perlu pembenahan terutama dalam aspek distribusi, efisiensi belanja, dan transparansi pelaporan. Menurut Purbaya, setiap rupiah anggaran publik harus berdampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya terserap di laporan.
Sebelumnya, Luhut menyatakan dalam rapat di Kantor DEN pada Jumat (3/10/2025) bahwa kinerja penyerapan MBG terus membaik. Ia meminta agar tidak ada pengalihan anggaran ke program lain karena dana MBG berpotensi memberi efek ekonomi positif bagi masyarakat, khususnya sektor pangan dan UMKM lokal. “Perputaran dana MBG itu penting, jangan sampai berhenti karena masalah administrasi,” kata Luhut.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi pelajar di Indonesia. Data BGN menunjukkan, per September 2025 program ini sudah menjangkau lebih dari 17 juta pelajar SD dan SMP di 514 kabupaten/kota. Namun, sejumlah daerah masih menghadapi kendala distribusi bahan makanan dan pelaporan digital.
Purbaya menilai, jika dalam waktu tersisa tidak ada peningkatan signifikan, maka penghematan perlu dilakukan agar dana bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih siap menyerap. “Kita jaga APBN tetap sehat. Program bagus harus diimbangi dengan tata kelola yang disiplin,” ucapnya.
Kementerian Keuangan bersama BGN dan Kementerian Dalam Negeri dijadwalkan melakukan evaluasi bersama pada akhir Oktober 2025 untuk menentukan kelanjutan alokasi MBG di tahun anggaran berikutnya. Pemerintah juga berencana memperkuat sistem pengawasan berbasis data agar tidak ada penyalahgunaan dana di daerah.
