Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali mempertegas komitmennya terhadap tata kelola keuangan yang baik dan transparan. LKPD tahun anggaran 2024 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, prestasi yang diraih untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Penghargaan diserahkan langsung kepada Bupati Kukar, Edi Damansyah, oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, Jumat (23/5/2025).
Opini WTP ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Namun, capaian ini bukan akhir. Menurut BPK Kaltim, terdapat 184 temuan dan 489 rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti, termasuk soal pembayaran ganda, ketidakpatuhan terhadap Perpres Nomor 33 Tahun 2020 terkait honorarium pengelola keuangan, dan pengelolaan hibah yang belum optimal.
Mochammad Suharyanto mengingatkan bahwa opini WTP bukan jaminan kesempurnaan. “Opini ini harus menjadi pemicu perbaikan sistem pengendalian intern. Jika ada fraud, tanggung jawab tetap di pemerintah daerah,” tegasnya. Ia juga menegaskan harapannya agar tidak terdapat temuan serupa di audit berikutnya.
Acara penyerahan opini WTP dihadiri sejumlah pejabat utama Pemkab Kukar, termasuk Sekda Sunggono, Kepala BPKAD Sukoco, Kepala Inspektorat Heriansyah, serta perwakilan OPD terkait. Dalam sambutannya, Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa capaian ini menjadi pemacu untuk memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan secara terus-menerus.
Penyerahan LKPD ini juga diikuti dengan penyampaian pertanggungjawaban APBD kepada DPRD Kukar, menunjukkan bahwa jalur akuntabilitas dan transparansi berjalan baik.
Evaluasi kinerja ini menjadi landasan penguatan sistem keuangan daerah menuju tahun anggaran berikutnya.
Prestasi WTP ketujuh ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata dari konsistensi Pemkab Kukar dalam membangun tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel. Tantangan selanjutnya adalah menindaklanjuti rekomendasi BPK agar kualitas pengelolaan keuangan terus meningkat dan kepercayaan publik tetap terjaga.
(Adv/DiskominfoKukar)
