Distriknews.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih semalam, Rabu (17 September 2025), dengan mengganti sejumlah menteri dan pejabat tinggi pemerintahan dalam upaya meredam gelombang protes dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Beberapa posisi lama dicopot, digantikan figur baru, dan ada pembentukan badan komunikasi pemerintah baru.
Salah satu perubahan paling mencolok adalah pelantikan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan yang dinilai kurang responsif di tengah kerusuhan dan kritik publik.
Erick Thohir, sebelumnya Menteri BUMN, kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam reshuffle ini.
Posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah juga dibentuk sebagai lembaga baru. Angga Raka Prabowo ditunjuk untuk menjabat posisi tersebut setelah sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Hasan Nasbi) diberhentikan.
Surat keputusan presiden (Keppres) 97 P Tahun 2025 menjadi dasar hukum perubahan tersebut.
Pergantian lainnya terjadi juga di wakil menteri. Beberapa posisi Wamen yang sebelumnya kosong kini diisi kembali, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Kehutanan, dan Wakil Menteri Koperasi.
Publik menyebut reshuffle ini sebagai respons langsung atas protes masyarakat akhir-akhir ini tentang tunjangan DPR yang dinilai berlebihan, kematian demonstran, dan ketidakpuasan terhadap kinerja beberapa menteri. Pemerintah merespons bahwa perubahan ini ditujukan untuk memperkuat stabilitas dan memperbaiki koordinasi antar kementerian terkait keamanan dan pelayanan publik.
Beberapa pegiat politik menilai pelantikan Chaniago sebagai Menko Polkam adalah langkah strategis. Chaniago pernah menjadi bagian dari militer aktif dan memiliki latar belakang kuat dalam masalah keamanan dan hukum. Pengamat menganggap pilihan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperkuat kontrol atas penanganan keamanan dalam negeri.
Meski reshuffle ini mendapat dukungan sebagian masyarakat karena dianggap perlu, muncul juga kritik. Beberapa pihak mempertanyakan mengapa beberapa posisi penting seperti sektor ekonomi dan kesejahteraan belum berubah signifikan. Ada yang minta agar perubahan ini tidak hanya kosmetik, melainkan membawa perubahan nyata bagi kebijakan yang menyentuh rakyat. Kini pemerintahan resmi menerapkan pejabat baru setelah pelantikan di Istana Negara. Pemerintah menyebut bahwa menteri-menteri baru akan bekerja segera sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus utama pada keamanan, respons terhadap aspirasi rakyat, dan stabilisasi politik setelah protes yang memicu reshuffle ini.
