Distriknews.co, Jakarta – Kongres VI PDI Perjuangan yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, pada Jumat, 1 Agustus 2025, resmi mengukuhkan Megawati Soekarnoputri kembali sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030. Proses pemilihan berlangsung secara aklamasi, yang dilakukan tepat setelah sesi pembukaan kongres selesai, dengan 100 % suara peserta mendukung penetapan Megawati tanpa pemungutan suara formal.
Komisi Pengarah Kongres, Komarudin Watubun, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan lanjutan hasil rekomendasi Rapimnas PDIP pada 2024, di mana mayoritas cabang dan kader menyarankan Megawati tetap memimpin partai hingga tahun 2030. Ia juga menyebut Kongres VI tidak melibatkan pemilihan ketua umum baru karena keputusan sudah final dari Rakernas sebelumnya.
Kembalinya Megawati sebagai ketua umum menegaskan posisinya sebagai pemimpin politik terlama sejak 1999, ia terus memimpin PDIP selama 26 tahun berturut‑turut. Bahkan usianya saat ini, 78 tahun, menjadikannya ketua umum partai politik paling berpengalaman di Indonesia menurut pengamatan beberapa pihak.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa seluruh kader menyambut baik penetapan ini dan menyampaikan rasa syukur atas konsolidasi internal yang berjalan lancar. Ia menambahkan bahwa partai siap fokus mendukung pemerintah tanpa menyertakan dalam kabinet, tetapi tetap menjadi penyeimbang yang konstruktif dalam parlemen.
Kongres VI ini juga berlangsung setelah Hasto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, setelah divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. Banyak pihak melihat amnesti tersebut sebagai langkah politik strategis yang memperkuat stabilitas internal PDIP menjelang pembentukan struktur kepengurusan 2025–2030.
Sementara itu, susunan pengurus DPP periode baru hingga kini masih menunggu keputusan dari Megawati sebagai ketua umum. Beberapa nama seperti Ganjar Pranowo, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, dan Said Abdullah disebut santer akan masuk dalam jajaran inti partai, namun keputusan akhir masih sepenuhnya hak prerogatif Megawati.
Soal koalisi politik mendatang, PDIP menyatakan akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar kabinet. Pernyataan ini mencerminkan sikap independen meskipun tetap sejalan dalam agenda nasional dan kebijakan pemerintahan saat ini.
Meskipun pemilihannya cepat dan minim sorotan publik, keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa PDIP mengandalkan figur Megawati untuk menjaga soliditas dan arah politik jangka panjang. Publik dan pengamat politik kini mengamati bagaimana arah kebijakan partai ini akan dipengaruhi oleh kepemimpinan berkelanjutan dari Megawati menuju 2030.
