Pengunjuk rasa menggelar aksi di kantor Gubernur Kalimantan Timur menyoroti capaian 100 hari kerja pemerintahan baru. Massa menegaskan empat tuntutan utama: percepatan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, stabilisasi harga pangan, dan lapangan kerja untuk generasi muda. Aksi ini dipicu evaluasi atas janji kampanye yang dinilai belum tercapai.
Para demonstran berharap Gubernur memberikan kejelasan waktu dan mekanisme pelaksanaan solusi atas empat isu tersebut. Mereka juga meminta agar transparansi anggaran disempurnakan, termasuk publikasi rencana dan realisasi belanja daerah yang terkait isu-isu strategis tersebut.
Dalam pernyataan resmi, koordinator aksi menyatakan bahwa mereka akan memberikan tenggat sebulan agar Pemerintah Provinsi merespons tuntutan. Jika tidak tersedia jawaban konkret, langkah hukum dan lanjutan demonstrasi dipertimbangkan untuk menekan percepatan program.
Di sisi lain, Pemprov menyampaikan keseriusan menindaklanjuti aspirasi publik. Kepala Biro Pemerintahan menyebutkan bahwa saat ini sedang diformulasikan rencana kerja yang menyangkut empat bidang utama tersebut dan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun skema implementasi.
Langkah konkret dijanjikan akan dituangkan melalui kalender kerja resmi 2025 dan akan dipublikasikan berikut progresnya. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan masyarakat bisa memantau dan memberi masukan terhadap capaian Gubernur dalam rentang waktu evaluasi mendatang.
Penulis: FebriaDV
