Distriknews.co – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden ke-10 serta ke-12 RI Jusuf Kalla memberikan pandangan terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Dewan ini dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
SBY menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan dengan perhitungan matang. Ia menilai langkah tersebut tidak mungkin diambil tanpa kajian mendalam.
Menurut SBY, keputusan bergabung ke Dewan Perdamaian merupakan bagian dari kebijakan luar negeri strategis. Namun ia memilih tidak memberi penilaian lebih jauh karena menilai situasinya masih terlalu awal.
SBY juga menyoroti kehadiran Prabowo dalam forum World Economic Forum di Davos, Swiss. Ia menilai kehadiran tersebut mencerminkan peran aktif Indonesia di panggung global.
Keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ditandatangani langsung oleh Prabowo di Davos. SBY menilai langkah itu sejalan dengan tradisi diplomasi Indonesia yang aktif sejak era Presiden Soekarno.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk ikut menjaga ketertiban dunia. Dalam situasi global yang penuh ketegangan, kehadiran kepala negara dinilai penting untuk mencari jalan keluar bersama.
Sementara itu, Jusuf Kalla menyoroti aspek lain dari Dewan Perdamaian. Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat Palestina dalam setiap upaya penyelesaian konflik.
JK menilai proses perdamaian kerap gagal karena tidak melibatkan warga yang terdampak langsung. Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak bisa diputuskan hanya oleh elite atau negara besar.
Menurutnya, solusi yang berkelanjutan harus berangkat dari pemahaman akar persoalan di lapangan. Tanpa partisipasi masyarakat setempat, perdamaian berisiko tidak berjalan efektif.
JK juga menyinggung inisiatif perdamaian yang digagas oleh Donald Trump. Ia mengingatkan agar gagasan tersebut tidak bersifat elitis dan tertutup.
Indonesia, kata JK, perlu mendorong pendekatan yang inklusif. Keterlibatan warga di wilayah konflik harus menjadi bagian utama dalam setiap proses perdamaian.
Ia menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya dapat tercapai jika masyarakat lokal diberi ruang untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Sumber: Kompascom
