Distriknews.co, Samarinda – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan alasan yang melatarbelakangi rencana penghapusan ujian nasional (UN).
Menurut dia, ada keinginan untuk menghindari dampak negatif dari PBB tersebut. Hal itu pun mendapatkan respon dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Darlis Pattalongi.
Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi karena berhubungan dengan kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah.
Selain itu dengan penghapusan UN tidak sepenuhnya negatif, namun dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam mencapai pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
“Pendidikan kita dari Sabang sampai Merauke tidak berada dalam kondisi yang sama. Infrastruktur dan kualitas pengajaran bervariasi, sehingga penggunaan standar yang seragam bisa berpotensi menciptakan ketidakadilan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya pemerataan kualitas pendidikan menjadi penting jika ujian yang bersifat nasional tetap dijalankan.
“Apabila UN masih diadakan, prioritasnya harus pada peningkatan kualitas pendidikan di semua daerah, agar ada kesetaraan standar di seluruh Indonesia. Selama ketimpangan pengajaran masih terjadi, kesetaraan lulusan akan sulit dicapai,” pungkasnya. (Adv DPRD Kaltim/Adl).
