Distriknews.co, Samarinda – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) bukan hanya soal penciptaan infrastruktur megah dan pusat pemerintahan yang efisien, tetapi juga tentang memastikan ketahanan pangan yang kuat untuk mendukung keberlanjutan kota baru tersebut. Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri, menegaskan bahwa sektor pangan harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan IKN, khususnya terkait ketersediaan pangan di kota-kota penyangga yang akan berperan penting dalam ekosistem IKN.
Sarkowi menyoroti pentingnya mempersiapkan sektor pangan yang mandiri dan berkelanjutan agar Kaltim tidak hanya menjadi daerah yang bergantung pada pasokan pangan dari luar. Ia mengatakan, meskipun pembangunan IKN memberikan potensi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur, tanpa ketahanan pangan yang kuat, proses pembangunan ini tidak akan berjalan optimal.
“Kami di DPRD Kaltim melihat sektor pangan sebagai hal yang sangat krusial. Sektor ini harus menjadi prioritas dalam pembangunan IKN. Kami tidak ingin Kaltim menjadi daerah yang terus-menerus bergantung pada pasokan pangan eksternal. Ini bisa menjadi ancaman bagi kestabilan kehidupan masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan besar akibat perkembangan IKN,” jelas Sarkowi.
Ia juga menegaskan bahwa ketahanan pangan lokal sangat bergantung pada pengelolaan yang cermat dan proaktif oleh pemerintah daerah dan otoritas IKN. Kota-kota penyangga IKN harus diberdayakan untuk mengembangkan potensi pertanian dan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. “Selama ini, potensi pertanian di Kaltim belum digali dengan maksimal. Kami memiliki banyak potensi, baik itu dalam sektor pertanian, perikanan, maupun peternakan yang perlu lebih dipromosikan dan dikelola dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan pangan IKN,” tambahnya.
Sarkowi juga mengingatkan agar pemerintah daerah bekerja lebih dekat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam merencanakan pasokan pangan yang cukup dan berkelanjutan untuk IKN.
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam berkolaborasi dengan OPD terkait. Penting untuk mengidentifikasi potensi-potensi pangan di setiap daerah dan mendorong mereka untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal. Ini adalah langkah awal yang krusial untuk menciptakan kemandirian pangan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sarkowi juga menekankan pentingnya adanya hubungan simbiotik antara IKN dan kota-kota penyangga. IKN tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga harus menjadi pendorong bagi daerah-daerah di sekitarnya untuk tumbuh bersama. Dengan pengelolaan yang tepat, IKN dan kota-kota penyangga dapat saling mendukung dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sekaligus meningkatkan daya saing dan ekonomi lokal.
“Keberadaan IKN akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian Kaltim, terutama dalam hal pengembangan sektor pangan. Dengan memaksimalkan potensi lokal dan memperkuat sektor pertanian di kota-kota penyangga, kita dapat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana IKN mendapatkan pasokan pangan yang cukup dan daerah penyangga juga merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang ada,” tutup Sarkowi. (Adv DPRD Kaltim/Adl)
