Distriknews.co, SAMARINDA – Keberadaan lubang bekas tambang batu bara yang terbengkalai di Kalimantan Timur menjadi persoalan besar yang memerlukan perhatian serius. Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyerukan tindakan tegas kepada perusahaan tambang untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam melakukan reklamasi.
Samsun menyoroti dampak langsung dari lubang tambang yang dibiarkan terbuka, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ancaman keselamatan masyarakat. Bahkan, sejumlah kasus kecelakaan tragis telah terjadi akibat lubang bekas tambang ini, termasuk korban jiwa.
Terdapatnya banyak lubang pada eks tambang batu bara, menurut Samsun, dapat membahayakan masyarakat. Terlebih lagi, sudah banyak kejadian-kejadian bahkan kasus meninggal akibat lubang tambang batu bara.
Ia menjelaskan bahwa dana jaminan reklamasi (jamrek) yang disetor perusahaan tambang seringkali tidak mencukupi untuk menutupi biaya reklamasi yang sebenarnya. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak lubang tambang yang tidak ditutup, karena biaya penutupan lebih besar dari nominal jamrek yang disetorkan.
“Mereka nambang, katakanlah 50 miliar, jamreknya paling ndak’ 25 miliar. Selesai nambang, mereka berusaha untuk nutupin. Kenapa? Kalau nggak (ditutup), mereka loss (kehilangan) 25 miliar,” jelasnya lebih lanjut.
Samsun pun mendesak pemerintah untuk segera merevisi regulasi terkait jamrek. Ia menilai bahwa kenaikan nominal jamrek merupakan langkah yang mendesak untuk memastikan perusahaan tambang bertanggung jawab terhadap reklamasi lingkungan.
“Dana jaminan reklamasi (jamrek) kita terlalu kecil, nggak sesuai lagi. Harus disesuaikan, jamrek harus dinaikkan supaya mereka tanggung jawab,” tegasnya.
Menurut Samsun, revisi ini tidak hanya penting untuk mendorong perusahaan tambang lebih bertanggung jawab, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Ia berharap dengan peraturan yang lebih ketat, Kaltim dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh lubang tambang dan mengembalikan keseimbangan lingkungan.
Dengan koordinasi yang baik antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat, Samsun optimis permasalahan ini dapat segera ditangani, sehingga keselamatan dan kesejahteraan warga Kaltim dapat terjamin. (Adv DPRD Kaltim/Adl)
Penulis : Dion
