Distriknews.co Kembang Janggut – Kondisi harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di Kecamatan Kembang Janggut mulai menunjukkan tren penurunan setelah sebelumnya sempat melonjak tajam. Meski begitu, stabilitas harga di tingkat pengecer masih belum sepenuhnya pulih akibat distribusi yang belum maksimal.
Camat Kembang Janggut, Suhartono, memastikan bahwa situasi saat ini sudah jauh lebih terkendali dibandingkan pekan lalu. Namun ia mengakui, masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM di sejumlah wilayah desa.
“Harga BBM saat ini sudah mulai berangsur normal. Tetapi memang masih ada masyarakat yang kesulitan memperoleh BBM,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah desa bergerak cepat dengan menerbitkan surat edaran guna mengendalikan harga di tingkat pengecer. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat.
Selain itu, pengawasan di lapangan juga diperketat. Aparat seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilibatkan untuk memantau langsung aktivitas penjualan BBM eceran agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Suhartono menjelaskan, saat ini harga BBM yang normalnya berada di kisaran Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter masih ditemukan dijual di angka Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liter. Kondisi ini terjadi karena distribusi pertalite yang belum sepenuhnya lancar.
“Memang masih ada selisih harga, tapi kondisi sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, pada Kamis dan Jumat pekan lalu, harga BBM sempat mengalami lonjakan ekstrem hingga mencapai Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per liter. Kenaikan tersebut terjadi hampir di seluruh desa di wilayah Kecamatan Kembang Janggut.
“Hampir semua desa terdampak saat itu, tapi sekarang sudah lebih terkendali,” tambahnya.
Permasalahan serupa, lanjutnya, bukan pertama kali terjadi. Pada Desember lalu, kelangkaan BBM juga sempat terjadi, namun saat itu terjadi pada jenis solar.
Menurut Suhartono, salah satu solusi jangka panjang yang dinilai efektif adalah keberadaan SPBU di wilayah tersebut. Namun hingga kini, SPBU yang telah dibangun belum dapat difungsikan.
“Secara ideal kita memang harus punya SPBU. Bangunannya sudah ada, tapi belum bisa digunakan karena perizinannya belum sesuai prosedur,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan SPBU seharusnya diawali dengan rekomendasi dan izin dari Pertamina. Namun yang terjadi, pembangunan dilakukan terlebih dahulu sebelum seluruh perizinan dipenuhi, sehingga tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
Pemerintah kecamatan bersama pihak terkait saat ini terus melakukan koordinasi dengan Pertamina serta pemerintah kabupaten untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
“Permasalahan ini sudah kami sampaikan. Harapannya bisa segera ditindaklanjuti agar distribusi BBM di wilayah kami kembali normal,” katanya.
Dengan kondisi yang mulai membaik, pemerintah berharap pasokan BBM dapat segera stabil sepenuhnya. Hal ini dinilai penting untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar serta mencegah kembali terjadinya lonjakan harga di tingkat pengecer.
Penulis: Muhammad Zailany
