Distriknews.co, Jakarta – Demo menolak tunjangan DPR berujung tragis ketika seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob (Barracuda) pada Kamis (28/8/2025) malam. Insiden terjadi di kawasan Pejompongan, tidak jauh dari Gedung DPR RI.
Kericuhan bermula setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak siang di depan DPR berlanjut memanas hingga malam. Massa dari berbagai elemen mencoba mendesak masuk, mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan. Di tengah situasi kacau, Affan dikabarkan terpeleset dan terlindas mobil Brimob meski sebelumnya sempat dekat meninggalkan pesanan.
Rekaman amatir memperlihatkan rantis melaju cepat di tengah kerumunan, menabrak Affan hingga terseret. Mobil tak berhenti, bahkan terdengar dentuman saat rantis tetap jalan akibat menerima tekanan massa. Korban kemudian dilarikan ke RSCM, namun nyawa tidak tertolong.
Peristiwa ini memicu kemarahan publik. Ribuan ojol menyerbu Mako Brimob Kwitang menuntut pertanggungjawaban. Koalisi Ojol Nasional mengonfirmasi bahwa Affan adalah mitranya dan menyebut kecelakaan itu sebagai akibat kelalaian aparat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Ia meminta Propam untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan. Tujuh anggota Brimob yang berada di dalam rantis telah diamankan dan diperiksa di Mako Brimob Kwitang. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri juga berharap keluarga korban dapat diterima dengan baik dan penanganan perkara berjalan adil.
Siaran CNN Indonesia menyatakan bahwa Istana Negara turut buka suara. Menkopolhukam menyebut kejadian ini sebagai pengingat bahwa polisi harus menahan diri dalam pengamanan unjuk rasa agar tidak memakan korban.
Peristiwa ini menyulut perdebatan di media sosial. Tagar #polisipembunuh menjadi tren di X, menuntut keadilan dan evaluasi prosedur pengamanan oleh Brimob. Banyak warganet mempertanyakan batas penggunaan kendaraan taktis dalam situasi demonstrasi semarak ini.
Kasus ini mencerminkan ketegangan hubungan antara alumni buruh, mahasiswa, dan aparat, sekaligus menggarisbawahi risiko tinggi dalam pengamanan demonstrasi. Masyarakat kini menunggu hasil penyelidikan, berharap ada reformasi SOP pengamanan serta pertanggungjawaban terhadap keluarga korban.
