Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menegaskan bahwa konflik batas lahan antara Desa Sidomulyo dan Desa Tabang Lama harus segera diselesaikan.
Menurutnya, ketegasan pemerintah dalam menentukan batas wilayah sangat penting untuk menghindari konflik berkepanjangan.
Dalam pernyataannya usai RDP (Rapat Dengar Pendapat), Ahmad Yani menyebut bahwa dualisme pengakuan wilayah hanya akan menghambat pembangunan.
“Kalau memang masuk wilayah Sidomulyo, ya harus dikatakan tegas bahwa itu Sidomulyo. Jangan mendua,” ucapnya saat diwawancarai Senin, (4/8/2025).
Ia menyarankan agar jika memang memungkinkan, pemerintah daerah segera mengkaji ulang kemungkinan pemekaran Desa Sidomulyo. Hal ini menurutnya penting, mengingat desa tersebut memiliki jumlah penduduk dan rumah tangga yang cukup besar.
“Kalau memang daripada terus berkonflik, lebih baik kita mekarkan sekalian. Supaya jelas batas-batasnya, dan konflik selesai,” tambahnya.
Ahmad Yani juga menyoroti bahwa selama ini konflik lahan menjadi salah satu penyebab masyarakat melakukan aksi protes atau demonstrasi. Menurutnya, hal tersebut sah dan menjadi bagian dari upaya warga menuntut hak.
Ia pun menekankan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar juga harus menjalankan tanggung jawab sosialnya secara nyata, terutama melalui program CSR yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
“Program CSR itu jangan hanya formalitas. Harus kelihatan bentuknya, harus membantu pemberdayaan masyarakat miskin, termasuk pelatihan usaha,” tegasnya.
DPRD Kukar, kata dia, siap menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik lahan maupun dalam pengawalan program CSR yang berpihak pada rakyat kecil. Ia berharap semua pihak, termasuk perusahaan dan pemerintah kabupaten, bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini.
“Karena kalau terus komplit, bagaimana kita mau membangun? Harus diselesaikan dulu agar pembangunan tidak terhambat,” pungkasnya.
