Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Adat menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kutai Kartanegara (Kukar), Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Senin (25/8/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kepemimpinan Kapolres Kukar, AKBP Dody Surya Putra, yang dinilai arogan dan melecehkan lembaga perwakilan rakyat, khususnya anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual.
Sejak pagi, massa mulai memadati kawasan Mapolres dengan membawa atribut adat, bendera, poster tuntutan, hingga mengenakan pakaian tradisional berbagai komunitas Dayak. Orasi bergema lantang di sepanjang jalan, menyoroti sikap aparat kepolisian yang dianggap lebih berpihak kepada perusahaan dalam sengketa lahan di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong.
Konflik agraria di Jahab menjadi titik awal gesekan antara AKBP Dody dengan anggota DPD RI. Sengketa ini melibatkan masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhur mereka dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Massa menilai aparat lebih condong melindungi kepentingan korporasi ketimbang memperjuangkan hak rakyat kecil.
“Kami datang dengan damai, menyampaikan aspirasi rakyat. Kami hanya ingin keadilan atas tanah leluhur kami,” seru salah satu orator aksi.
Para pengunjuk rasa juga mendesak agar kepolisian bersikap netral dan tidak menjadi alat kepentingan elite ekonomi.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, AKBP Dody Surya Putra akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Kukar. Kendati demikian, aksi tetap digelar hari ini sebagai penegasan bahwa masyarakat adat tidak akan diam ketika hak mereka terampas.
Arus lalu lintas di Jalan Wolter Monginsidi sempat dialihkan untuk menghindari kemacetan, mengingat Mapolres berada di jalur utama kota. Puluhan personel kepolisian dikerahkan untuk menjaga ketertiban, sehingga aksi berjalan damai.
Menanggapi aksi tersebut, anggota DPD RI Yulianus Henock Sumual menegaskan kehadirannya semata untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Kami hanya memfasilitasi suara rakyat. Investasi memang penting, tetapi harus melibatkan rakyat dan memberi kesejahteraan, bukan sekadar memperkaya segelintir oknum atau pengusaha,” tegasnya.
Ia juga menyerukan agar pemerintah dan aparat penegak hukum menjalankan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat, demi menjaga keharmonisan sosial di Kukar.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, masyarakat menuntut keadilan nyata, bukan sekadar janji, serta pembangunan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan bersama.
