Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelamatan Pangan yang berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Selasa (11/11/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono Kasnu, serta sejumlah kepala desa dan perwakilan instansi terkait.
Dalam arahannya, Sunggono menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, persoalan pangan di Kukar bukan hanya tentang ketersediaan bahan makanan, tetapi juga bagaimana mencegah terjadinya kerentanan dan memastikan distribusi pangan berjalan merata.
“Hari ini kita coba mengkolaborasikan program ketahanan pangan, terutama terkait kerawanan di desa-desa dan kelebihan pangan di sisi lain seperti di rumah makan atau hotel,” ujarnya.
Sunggono menyoroti potensi besar dari penyelamatan pangan berlebih di sektor komersial seperti restoran dan hotel. Ia menilai langkah tersebut merupakan inisiatif positif yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau di rumah makan atau hotel ada makanan berlebih, bisa didistribusikan ke panti asuhan. Ini langkah baik yang harus kita dukung dan evaluasi bersama ke depannya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sekda Kukar juga menyinggung upaya pemerintah dalam memberikan edukasi dan intervensi bagi desa yang masuk kategori rentan rawan pangan. Ia menjelaskan bahwa bentuk intervensi bisa berbeda-beda tergantung akar permasalahan di tiap wilayah.
“Kalau penyebabnya karena distribusi kurang baik, kita perbaiki jalannya. Kalau karena kurang tenaga kesehatan, kita penuhi. Semua berdasarkan hasil pemetaan,” jelasnya.
Saat ini, tercatat ada 17 desa di Kukar yang masuk kategori rentan rawan pangan.
Sementara itu, Plt Kepala Disketapang Kukar Ananias menjelaskan bahwa rapat koordinasi kali ini membahas tiga pokok penting, yakni finalisasi Rencana Strategis (Renstra), pemutakhiran data peta kerawanan dan ketahanan pangan, serta perhitungan neraca bahan makanan tahun 2025. Ia juga menegaskan bahwa istilah desa rentan rawan pangan bukan berarti masyarakatnya kelaparan.
“Rentan itu artinya jika terjadi gangguan kecil, bisa berpotensi menjadi rawan. Jadi jangan alergi dengan istilah itu,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan kerja sama penyelamatan pangan antara pemerintah daerah dan beberapa pihak swasta. Hotel Grand Elty Singgasana, Rumah Makan Tepian Pandan, serta Dapur MBG ditunjuk sebagai donatur pangan berlebih yang hasilnya akan disalurkan kepada masyarakat membutuhkan, termasuk panti asuhan dan pondok pesantren.
“Hotel Grand Elty Singgasana, Rumah Makan Tepian Pandan, dan Dapur MBG menjadi mitra awal dalam program ini. Ketiganya akan berperan sebagai donatur pangan berlebih yang akan disalurkan kepada masyarakat melalui panti asuhan, pondok pesantren, dan kelompok rentan lainnya,” lanjutnya.
Ananias, menyampaikan bahwa dalam program penyelamatan pangan ini, pihaknya melibatkan Kelompok Wanita Tani dan Ikatan Remaja Masjid sebagai relawan yang bertugas menyalurkan pangan berlebih kepada masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah daerah juga akan menyiapkan sarana pendukung, termasuk kendaraan dan logistik, demi kelancaran kegiatan tersebut.
“Ibu-ibu KWT dan para remaja masjid inilah yang nantinya akan menyalurkan pangan dari hotel, rumah makan, dan dapur umum kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah daerah tentu akan menyiapkan fasilitas pendukung seperti kendaraan dan perlengkapan logistik agar kegiatan berjalan lancar,” jelasnya.
Dalam rakor tersebut, turut hadir sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Marina, Rektor Universitas Kutai Kartanegara Prof. Dr. Ince Raden, perwakilan Badan Pusat Statistik, dan Bulog Samarinda. Melalui kegiatan ini, Pemkab Kukar berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi nyata untuk memperkuat sistem ketahanan pangan dan menurunkan tingkat kerawanan pangan di desa-desa.
“Kami berharap lahir rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem ketahanan pangan dan menekan angka kerawanan pangan di wilayah pedesaan,” pungkasnya. (Zy)
