Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kersik di Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, hingga kini masih belum kembali beroperasi. Kepala Desa Kersik, Jumadi, yang ditemui pada Senin (17/11/2025), menjelaskan bahwa meski struktur BUMDes telah dibentuk ulang, belum ada satu pun warga yang berminat mengisi kepengurusan baru. Kondisi ini membuat BUMDes terhenti dan belum memiliki aktivitas sejak pengurus sebelumnya tidak lagi aktif.
Jumadi menyebut persoalan utama yang dihadapi pemerintah desa adalah rendahnya minat masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes. Menurutnya, sebagian besar warga lebih memilih pekerjaan dengan sistem gaji tetap daripada terjun dalam pengelolaan usaha desa yang penuh risiko.
“BUMDes itu konsepnya wirausaha. Kalau belum menghasilkan, maka belum ada pembagian hasil. Itu yang masih belum dipahami masyarakat,” ujarnya.
Selain soal pendapatan, masyarakat dinilai masih ragu karena takut dengan tanggung jawab administrasi yang cukup besar. Pengelolaan BUMDes mengharuskan adanya laporan keuangan, administrasi, hingga pertanggungjawaban yang rapi dan sesuai standar akuntansi. Jumadi mengatakan sebagian warga enggan karena menganggap tugas tersebut terlalu berat.
“Mereka khawatir salah dalam pelaporan, apalagi sekarang pengawasan terhadap keuangan desa sangat ketat,” lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa BUMDes Kersik sebelumnya pernah bekerja sama dengan Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dalam pengelolaan buah-buahan lokal selama kurang lebih satu tahun, yakni pada 2022 hingga 2023. Setelah evaluasi dilakukan, pemerintah desa menghentikan program tersebut karena laporan keuangannya dinilai lemah dan tidak memenuhi standar yang seharusnya.
“Sebelumnya, BUMDes Kersik sempat menjalankan kerja sama dengan Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dalam pengelolaan buah-buahan lokal. Program itu berjalan sekitar satu tahun, antara 2022 hingga 2023. Namun setelah dilakukan evaluasi, pemerintah desa memutuskan untuk menghentikannya karena ditemukan kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai standar,” ujar Jumadi.
Menurut Jumadi, keputusan penghentian kerja sama tersebut diambil demi mencegah potensi masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Ia menilai bahwa akurasi pelaporan keuangan merupakan aspek penting dalam operasional BUMDes, terutama karena lembaga tersebut masuk dalam objek audit.
“Kalau laporan tidak standar, risikonya besar. Itu sebabnya saya hentikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah Desa Kersik terus berupaya menemukan warga yang berani dan kompeten untuk mengisi kepengurusan BUMDes. Namun hingga kini belum ada yang siap, sehingga BUMDes belum dapat diaktifkan kembali meski keberadaannya penting untuk mendorong ekonomi desa.
“Saat ini kami masih mencari pengurus BUMDes, tetapi belum ada yang memenuhi kriteria,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa pemerintah desa terus membuka peluang bagi calon pengurus BUMDes dan mempertimbangkan pelatihan agar masyarakat lebih memahami potensi usaha desa serta tanggung jawab yang harus dijalankan.
“Kami tetap membuka pendaftaran pengurus baru dan menyiapkan pelatihan untuk meningkatkan SDM,” katanya.
Ia menyampaikan harapan agar muncul warga yang berkomitmen dan mampu mengelola BUMDes dengan baik. Pemerintah desa juga siap memberi pendampingan agar BUMDes bisa kembali aktif dan berkembang.
“Saya berharap ada warga yang siap mengelola BUMDes secara profesional dan kami siap untuk memberikan pendampingan yang maksimal agar dapat kembali aktif dan berkembang,” pungkasnya. (Zy)
