Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, menegaskan pentingnya membangun politik yang jujur dan terbuka di tengah masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat penyerahan Surat Keputusan (SK) dari DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur kepada pengurus Pengurus Anak Cabang (PAC) dan KSB di 20 kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (29/6/2026), di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kukar.
Penyerahan SK tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan struktur organisasi partai hingga ke tingkat paling bawah menjelang penyelesaian pembentukan ranting dan anak ranting di seluruh wilayah Kukar.
Rendi mengatakan, setelah menerima SK, seluruh pengurus PAC diminta segera melakukan konsolidasi organisasi di masing-masing wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga ranting dan anak ranting di tingkat RT.
“Hari ini dilakukan penyerahan Surat Keputusan dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur kepada seluruh pengurus PAC dan KSB di 20 kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan struktur partai bukan hanya bertujuan untuk kepentingan organisasi, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat dapat terserap dan diperjuangkan secara maksimal.
Ia menegaskan bahwa hal terpenting yang harus dipegang seluruh kader adalah menjalankan politik kejujuran dalam setiap aktivitas politik yang dilakukan di tengah masyarakat.
“Yang paling penting adalah menjalankan politik kejujuran. Masyarakat sekarang sudah semakin cerdas untuk membedakan mana politik yang jujur, mana yang hanya gimmick, pencitraan, atau sekadar hadir setiap lima tahun sekali menjelang pemilu,” kata Rendi.
Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dan mampu menilai secara langsung apakah seorang politisi benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya hadir demi kepentingan elektoral semata.
“Masyarakat tidak bisa lagi dibohongi. Dampak dari ketidakjujuran dalam berpolitik pasti akan dirasakan dan dinilai langsung oleh masyarakat. Karena itu, apabila kita menjalankan politik kejujuran, masyarakat tentu dapat melihat dan menilai sendiri kerja nyata yang dilakukan untuk mereka,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menekankan pentingnya pembentukan struktur partai hingga tingkat ranting dan anak ranting sebagai perpanjangan tangan partai di tengah masyarakat.
“Penekanan utama kami adalah memastikan struktur partai terbentuk hingga tingkat ranting dan anak ranting. Struktur tersebut merupakan perpanjangan tangan partai di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Samsun, politik kejujuran yang digaungkan PDI Perjuangan harus diwujudkan melalui kerja nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar slogan atau pencitraan politik.
“Sesuai dengan visi politik kejujuran yang disampaikan Ketua DPC, apa yang dilakukan partai untuk masyarakat harus benar-benar tulus dan nyata, bukan sekadar gimmick atau klaim politik semata,” katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan pengurus mulai dari tingkat PAC, ranting hingga anak ranting nantinya akan menjadi penghubung antara masyarakat dengan kepala daerah yang saat ini dipimpin kader PDI Perjuangan.
“Struktur partai mulai dari PAC, ranting hingga anak ranting akan menjadi penyambung lidah rakyat kepada kepala daerah yang saat ini dipimpin oleh kader PDI Perjuangan,” jelasnya.
Saat ini, seluruh PAC di 20 kecamatan di Kukar telah menerima SK kepengurusan. Tahapan berikutnya adalah menuntaskan pembentukan ranting yang telah mencapai sekitar 98 persen serta pembentukan anak ranting yang ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026.
Sementara itu, Bidang Reformasi Sistem dan Kebijakan Pemerintahan DPD PDI Perjuangan Kaltim, Didik Agung Eko Wahono, menegaskan bahwa kekuatan partai politik terletak pada kader dan struktur organisasinya sendiri, bukan pada birokrasi pemerintahan.
“Partai politik yang ingin menang harus memiliki struktur organisasi yang kuat hingga ke tingkat bawah. Struktur tersebut harus dibangun oleh kader dan pengurus partai sendiri, bukan oleh unsur birokrasi,” tegas Didik.
Ia menambahkan bahwa PDI Perjuangan berkomitmen menjaga profesionalisme birokrasi dengan tidak melibatkan aparatur sipil negara dalam pembangunan maupun penggerakan struktur partai.
“ASN dan birokrasi sebaiknya fokus menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Reporter: Muhammad Zailany
