Distriknews.co, Jakarta – Warga ramai memperbincangkan kabar bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan akan dinonaktifkan jika tidak digunakan selama enam bulan. Informasi ini viral di media sosial dan menimbulkan keresahan di kalangan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pihak BPJS Kesehatan langsung memberikan klarifikasi. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Wija Astawa, memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menegaskan bahwa status kepesertaan JKN-KIS tidak akan dinonaktifkan hanya karena tidak digunakan dalam waktu tertentu.
“Status kepesertaan tetap aktif selama peserta membayar iuran secara rutin setiap bulan,” kata Wija, Senin (4/8). Ia menyebutkan bahwa penggunaan fasilitas kesehatan bersifat opsional, bukan syarat agar status aktif tetap berlaku.
Namun, Wija mengimbau peserta untuk tetap memanfaatkan layanan kesehatan secara berkala. Salah satunya dengan melakukan medical check up minimal satu bulan sekali, agar kondisi kesehatan dapat terpantau secara rutin.
Pemeriksaan rutin dinilai penting untuk deteksi dini penyakit, terutama penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. BPJS Kesehatan telah menyediakan layanan promotif dan preventif yang bisa dimanfaatkan peserta di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Layanan skrining kesehatan juga tersedia gratis bagi peserta aktif. Skrining ini mencakup riwayat kesehatan, gaya hidup, dan risiko penyakit tertentu yang bisa dicegah jika ditangani sejak dini.
BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan pemanfaatan layanan promotif preventif agar beban pembiayaan jangka panjang dapat ditekan. Masyarakat diminta tidak mudah percaya informasi hoaks yang beredar dan selalu mengecek langsung ke kanal resmi BPJS.
Informasi resmi terkait layanan dan kebijakan BPJS Kesehatan dapat diakses melalui situs www.bpjs-kesehatan.go.id, aplikasi Mobile JKN, atau call center 165.
Sumber: BPJS Kesehatan, Kominfo, CNN Indonesia.
