Distriknews.co Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5/2026).
Dilansir dari CNNIndonesia.com, dalam pidatonya, Prabowo memaparkan sejumlah target ekonomi nasional mulai dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, hingga strategi pengelolaan ekspor sumber daya alam.
Prabowo mengatakan APBN 2027 disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945,” kata Prabowo memulai pidatonya.
Berikut poin-poin penting dalam pidatonya pada Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026:
1. Targetkan Ekonomi Tumbuh 6,5 Persen di 2027
Salah satu target utama pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,4 persen.
Menurut Prabowo, strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan diyakini mampu membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
2. Rupiah Diproyeksi Melemah ke Rp16.800-Rp17.500 per Dolar AS
Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dalam RAPBN 2027. Ia meminta koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan diperkuat untuk menjaga stabilitas kurs.
“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” kata Prabowo.
3. Kebocoran Kekayaan Negara Rp2.654 Triliun
Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menyoroti potensi kebocoran kekayaan negara yang disebut mencapai US$150 miliar atau sekitar Rp2.654 triliun per tahun. Ia menilai praktik under invoicing, transfer pricing, dan manipulasi ekspor menjadi penyebab utama aliran dana keluar negeri.
Prabowo mengungkapkan sejumlah pelaku usaha diduga menjual produk ke perusahaan milik mereka sendiri di luar negeri dengan harga lebih rendah dari nilai sebenarnya.
4. Ekspor Sawit hingga Batu Bara Bakal Lewat BUMN
Pemerintah juga mengumumkan kebijakan baru terkait ekspor komoditas sumber daya alam. Ekspor sawit, batu bara, dan ferro alloy nantinya akan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.
Kebijakan tersebut akan diterapkan dalam dua tahap. Masa transisi dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, sementara implementasi penuh akan berlaku mulai 1 September 2026.
Prabowo menyebut langkah itu bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak dan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
5. Klaim Banyak Negara Minta Beras dan Pupuk RI
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengklaim sejumlah negara mulai meminta bantuan pasokan beras dan pupuk dari Indonesia di tengah konflik Timur Tengah dan gangguan rantai pasok global.
Beberapa negara yang disebut meminta pasokan pupuk urea Indonesia antara lain Australia, Filipina, India, Bangladesh, hingga Brazil.
Sumber: CNNIndonesia.com
