Distriknews.co, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menekan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah berbagai dugaan penyimpangan mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Ia menegaskan bahwa perbaikan menyeluruh harus terjadi dalam satu tahun. Jika tidak, Bea Cukai terancam dibekukan seperti pada masa lalu. Sikap keras ini ia sampaikan dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI pada Kamis 27 November 2025.
Purbaya mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan tanggung jawab ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa citra DJBC semakin tergerus oleh berbagai laporan publik. Salah satu yang paling menonjol adalah pengakuan pedagang thrifting mengenai dugaan biaya meloloskan kontainer pakaian bekas yang mencapai 550 juta rupiah. Pengakuan tersebut menyeret dugaan keterlibatan oknum pegawai Bea Cukai.
Di sisi lain, hasil inspeksi mendadak memperkuat dugaan penyimpangan. Saat memeriksa Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya, Purbaya menemukan data impor yang dianggap tidak masuk akal. Contohnya, laporan nilai submersible pump yang hanya tujuh dolar Amerika atau setara 117 ribu rupiah. Pengecekan harga di marketplace menunjukkan produk serupa bernilai 40 hingga 50 juta rupiah. Ia menyebut selisih besar ini sebagai indikasi underinvoicing.
Purbaya mengungkapkan bahwa ancaman pembekuan justru membuat pegawai lebih bersemangat memperbaiki diri. Ia menyebut bahwa sekitar 16 ribu pegawai Bea Cukai berada dalam posisi terancam kehilangan pekerjaan jika reformasi tidak berjalan. Ia meminta seluruh jajaran bekerja konsisten, karena waktu perbaikan hanya tersisa satu tahun. Ia menyebut tidak ada toleransi jika citra DJBC tetap negatif.
Tantangan terbesar bagi DJBC adalah memulihkan kepercayaan publik. Survei internal pemerintah menunjukkan bahwa kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan kepabeanan masih rendah. Keluhan mengenai pungutan liar, proses berbelit, dan lambatnya pelayanan impor masih muncul. Pemerintah pusat menilai bahwa perbaikan DJBC berpengaruh besar pada iklim investasi dan kelancaran rantai pasok.
Purbaya menilai bahwa ruang perbaikan sangat luas. Ia mendorong peningkatan transparansi, sistem pengawasan digital, serta audit internal yang lebih ketat. Ia menginginkan adanya pola kerja yang lebih terukur sehingga praktik manipulasi dokumen dan penyalahgunaan wewenang dapat ditekan. Ia meminta laporan berkala dari setiap kantor wilayah agar proses reformasi bisa dipantau harian.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa reformasi DJBC harus berdampak langsung pada dunia usaha. Pemerintah menginginkan proses impor dan ekspor lebih efisien. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai impor nonmigas meningkat dalam dua tahun terakhir. Pemerintah memandang hal ini memerlukan pengawasan lebih ketat agar potensi penyimpangan tidak meningkat.
Penegasan ini memperlihatkan bahwa pemerintah ingin mengambil langkah struktural jika masalah tidak selesai. Ancaman pembekuan menjadi sinyal bahwa kesabaran pemerintah sudah menipis. Seluruh jajaran DJBC diminta mengubah cara kerja dan membersihkan lembaganya dari praktik lama yang merugikan negara. Pemerintah menilai bahwa hanya perubahan nyata yang mampu memulihkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha.
