Distriknews.co, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda bersiap menghadapi tahun fiskal sulit setelah pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 49 persen. Berdasarkan PMK Nomor 56 Tahun 2025, dana untuk Samarinda turun tajam dari Rp2,7 triliun menjadi sekitar Rp1,3 triliun.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut dampaknya akan terasa langsung pada belanja daerah 2026. Sejumlah sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru ini. “Kita tidak ingin pemangkasan ini berdampak besar. Kapasitas pelayanan publik harus tetap prima,” ujar Andi.
Kondisi tersebut memaksa Pemkot Samarinda melakukan penyesuaian menyeluruh. Dalam Rapat Koordinasi Program Pembangunan 2026 di Hotel Mercure Samarinda, Andi menjelaskan langkah mitigasi fiskal tengah disusun agar pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan. Ia mengakui ruang fiskal daerah berkurang sekitar 35 hingga 40 persen akibat kebijakan efisiensi APBN.
Sebagai respons, Pemkot menyiapkan strategi refocusing dan penghematan di hampir seluruh lini. Pos belanja konsumsi rapat, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial akan dikurangi drastis. “Perjalanan luar daerah kini dibatasi sampai 90 persen. Hanya kegiatan mendesak dan berkaitan langsung dengan kepentingan nasional yang akan diizinkan,” kata Andi.
Ia juga menekankan bahwa langkah efisiensi ini bukan sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari perubahan kultur birokrasi. “Kita ingin membangun pemerintahan yang hemat, efisien, dan berorientasi hasil,” ucapnya.
Kementerian Keuangan menyebut kebijakan pemangkasan TKD dilakukan sebagai bagian dari program konsolidasi fiskal nasional untuk menjaga keseimbangan anggaran dan memperkuat pembiayaan prioritas. Data Ditjen Perimbangan Keuangan mencatat bahwa 2026 menjadi tahun pengetatan fiskal terbesar sejak pandemi, dengan lebih dari 300 daerah mengalami penurunan transfer pusat.
Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri menggali pendapatan asli daerah (PAD). Dalam konteks Samarinda, penguatan sektor pajak daerah, retribusi, dan potensi ekonomi lokal seperti pariwisata dan perdagangan digital mulai dilirik.
Andi Harun menegaskan, meski dana pusat turun tajam, arah pembangunan Samarinda tetap tidak berubah. “Kita akan fokus menjaga kualitas layanan publik sambil berinovasi mencari sumber pembiayaan baru,” tutupnya.
