Distriknews.co – Verifikasi dan validasi data pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tengah digencarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (DiskopUKM Kukar). Langkah ini merupakan atensi langsung Bupati Kukar agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki data riil sebagai dasar penyusunan program.
Kepala Bidang Pengembangan UMKM DiskopUKM Kukar, Santi Efendi, mengungkapkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 40.776 pelaku UMKM di Kukar. Namun, jumlah tersebut masih dalam proses verifikasi, mengingat tidak semua pelaku usaha aktif berjualan setiap hari.
“Saat ini proses verifikasi sedang berjalan. Kami ingin memastikan mana yang benar-benar aktif dan mana yang tidak. Kurang lebih ada sekitar 1.000 data pelaku usaha yang sudah ter-update,” ujar Santi, Sabtu (14/2/2026).
Ia menjelaskan, proses pendataan dilakukan secara by name by address, yakni berdasarkan nama dan alamat tempat tinggal. Sejak Juni 2025, tim turun langsung ke lapangan untuk mendatangi pelaku UMKM dan menginput data secara real time ke dalam sistem.
Ke depan, DiskopUKM Kukar juga akan menambahkan dua komponen penting dalam sistem pendataan, yakni informasi pendapatan UMKM untuk mengetahui skala usaha serta titik koordinat lokasi usaha.
“Sehingga ketika ada pihak yang membutuhkan informasi, kami bisa langsung menunjukkan lokasi UMKM tersebut secara akurat,” jelasnya.
Santi menambahkan, sebaran UMKM di 20 kecamatan di Kukar tidak merata. Kecamatan Tenggarong menjadi wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak, seiring dengan jumlah penduduk yang juga paling besar.
“Saat ini tercatat sekitar 4.300-an UMKM di Tenggarong, namun angka ini masih dalam proses validasi,” ungkapnya.
Dari sisi sektor usaha, UMKM di Kukar masih didominasi bidang kuliner, baik skala kecil maupun besar. Selanjutnya disusul sektor fashion, pertanian, hingga industri rumahan.
Menurut Santi, validasi data ini sangat penting sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merancang pelatihan, pengembangan, hingga pemberian bantuan bagi pelaku usaha.
“Kami tidak ingin salah sasaran dalam memberikan program. Bupati juga menekankan pentingnya basis data yang akurat sebelum menyusun intervensi kebijakan,” tegasnya.
