Distriknews.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng TNI dalam percepatan program swasembada pangan lewat kolaborasi strategis dalam program nasional Brigade Pangan. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah dan Dandim 0908/Bontang di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu.
Melalui program ini, Kukar menargetkan optimalisasi lahan pertanian sebagai fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam acara tersebut, Pemkab Kukar juga menyerahkan 24 unit alat dan mesin pertanian (Alsintan) seperti traktor roda dua, mesin tanam padi, dan pompa irigasi kepada petani di Kecamatan Marangkayu, Samboja, Tenggarong, dan Anggana.
“Kolaborasi dengan TNI adalah langkah strategis agar pelaksanaan program pertanian berjalan cepat, efektif, dan terstruktur,” tegas Edi Damansyah.
Data dari Bappeda Kukar menunjukkan bahwa kabupaten ini memiliki potensi lahan sawah lebih dari 24 ribu hektare, namun baru sekitar 70 persen yang diolah secara produktif. Di sisi lain, kebutuhan akan ketahanan pangan semakin mendesak seiring pertumbuhan penduduk dan target nasional mencapai swasembada pada 2027.
Melalui sinergi lintas sektor, Kukar ingin menciptakan sistem pertanian yang tangguh, mulai dari teknologi, infrastruktur, hingga penguatan SDM. Program ini juga sejalan dengan misi pembangunan Kukar Idaman yang menempatkan sektor pertanian sebagai pilar utama penggerak ekonomi desa.
Mengutip laman kukar.go.id, Pemkab Kukar tengah mengembangkan sistem informasi pertanian berbasis digital agar petani bisa lebih mudah mengakses data lahan, cuaca, hingga distribusi pupuk. Ini mendukung pelaksanaan program Oplah yang menjadi bagian dari strategi utama Brigade Pangan.
“Petani harus jadi pelaku utama pembangunan. Alsintan yang kita serahkan ini bukan sekadar alat, tapi simbol transformasi menuju pertanian modern,” ucap Edi.
Brigade Pangan diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas hasil pertanian, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memperkuat kemandirian desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
(Adv/DiskominfoKukar)
