Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melantik 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Senin, 26 Mei 2025 di Stadion Aji Imbut. Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di Kukar.
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pengangkatan pegawai, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat sistem pemerintahan berbasis kinerja. Ia menyebut anggaran belanja pegawai yang menyentuh angka 20 persen dari APBD sebagai “modal sosial produktif”.
“Dana ini harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan yang nyata. Setiap pegawai harus bekerja, bukan hanya hadir dan mengisi absen,” ujarnya di hadapan ribuan PPPK yang baru saja dilantik.
Menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, dari 3.870 PPPK yang dilantik, formasi terbanyak adalah tenaga teknis dengan jumlah 3.230 orang. Sementara itu, tenaga guru berjumlah 441 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 199 orang. Penempatan pegawai ini disesuaikan dengan kebutuhan di desa dan kecamatan.
Penambahan ribuan PPPK ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar. Berdasarkan data dari laman resmi kukarkab.go.id, salah satu target utama Pemkab adalah percepatan digitalisasi administrasi desa dan optimalisasi pelayanan publik di wilayah pedalaman dan pesisir.
Kepala BKPSDM Kukar, Rakhmadi, menekankan bahwa seluruh PPPK akan dievaluasi secara berkala. Kinerja menjadi dasar utama dalam mempertahankan kontrak. “Kami tidak lagi menoleransi pegawai yang tidak produktif. Semua akan dinilai berdasarkan hasil kerja, bukan rutinitas,” jelasnya.
Program pembinaan juga diperkuat dengan kebijakan internal seperti Gerakan Etam Mengaji (GEMA), yang mewajibkan ASN dan PPPK mengikuti kegiatan keagamaan untuk membentuk mentalitas yang etis dan bertanggung jawab. Pendekatan spiritual ini dinilai penting dalam menjaga integritas aparatur di lingkungan pemerintahan.
Dari sisi ekonomi, pelantikan ini juga berdampak signifikan. Menurut laporan BPS Kukar, peningkatan daya beli ASN dan PPPK bisa mendorong perputaran uang di sektor konsumsi rumah tangga dan UMKM. Dr. Rendi A. Saputra, ekonom dari Universitas Mulawarman, menyebut bahwa pelantikan PPPK berpotensi menciptakan efek domino ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.
“PPPK yang ditempatkan di desa akan belanja di sana, dan ini menghidupkan pasar lokal. Artinya, ini juga bentuk stimulus ekonomi daerah,” ujar Rendi.
Bupati Edi menutup pidatonya dengan pesan tegas bahwa status PPPK harus dijawab dengan kontribusi nyata. Ia juga menugaskan Sekretaris Daerah dan seluruh kepala OPD untuk melakukan supervisi ketat terhadap kinerja pegawai baru ini.
(Adv/DiskominfoKukar)
