Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali mempertegas komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Hal ini disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah saat melantik Penjabat (Pj) Kepala Desa Long Beleh Modang dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) dari 10 desa di Kukar.
Pelantikan yang berlangsung secara khidmat tersebut digelar sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pemerintahan di tingkat desa. Edi menekankan bahwa dua elemen penting, yakni kepala desa dan BPD, wajib bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Pj Kepala Desa dan BPD harus punya komunikasi yang harmonis. Koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi program menjadi landasan utama keberhasilan pembangunan desa,” kata Edi.
Ia menjelaskan bahwa BPD tidak hanya bertugas sebagai lembaga pengawas, tapi juga mitra strategis dalam merancang dan mengawal program pembangunan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.
Lebih jauh, Edi mendorong agar BPD dan pemerintah desa berfokus pada penguatan ekonomi lokal. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, desa yang aktif membangun BUMDes terbukti mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan membuka lapangan kerja.
Data dari sid.kukarkab.go.id menunjukkan bahwa dari 193 desa di Kukar, baru sekitar 60 persen yang memiliki BUMDes aktif. Hal ini menunjukkan masih banyak peluang pengembangan ekonomi berbasis desa yang belum tergarap optimal.
Edi mengimbau agar kepala desa dan BPD menghindari konflik kepentingan, serta fokus membangun kepercayaan publik melalui transparansi anggaran dan pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi bagi desa-desa lain di Kukar. Pemkab berharap proses transisi melalui Pj Kepala Desa bisa berjalan baik, serta peran BPD semakin terasa di tengah masyarakat.
Dengan sinergi dua lembaga desa yang solid, pemerintah daerah optimistis arah pembangunan desa di Kutai Kartanegara akan makin terstruktur dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
(Adv/DiskominfoKukar)
