Distriknews.co, Tenggarong – Dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kutai Kartanegara yang berlangsung Selasa, 1 Juli 2025, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengevaluasi keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap tidak produktif. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Junadi dan Ketua DPRD Ahmad Yani.
Pemerintah menilai perlunya langkah serius dalam mengatasi stagnasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pusat. “Tugas kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar adalah mendorong peningkatan PAD,” ungkap Rendi dalam forum tersebut.
Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas seperti batu bara dan minyak dinilai berisiko dan tidak berkelanjutan. Karena itu, optimalisasi seluruh potensi lokal, termasuk aset milik daerah seperti BUMD, menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Rendi bahkan memberi peringatan terbuka bahwa evaluasi mendalam terhadap kinerja BUMD akan dilakukan. Ia menyampaikan, “Jangan kaget kalau ke depan kami merevisi keberadaan Perseroda atau Perusda yang tidak memberikan kontribusi terhadap PAD.”
Langkah evaluasi ini merupakan bagian dari strategi besar mewujudkan kemandirian fiskal Kukar. Selain itu, restrukturisasi BUMD ditujukan agar entitas tersebut memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, sesuai visi jangka menengah pemerintah.
Tak hanya fokus pada BUMD, Rendi juga memaparkan rencana pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024. Ia mengatakan, “Adanya SILPA ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam APBD 2025,” ujarnya.
Anggaran tersebut nantinya akan diarahkan ke sektor-sektor prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, serta kesehatan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap alokasi memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
DPRD Kukar menyambut langkah ini sebagai bentuk keseriusan Pemkab dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah. Kolaborasi lintas sektor pun dinilai penting oleh Rendi, agar percepatan pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Kukar.
(Adv/DiskominfoKukar)
