Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Selasa, 10 Juni 2025, menjadi titik balik bagi Koperasi Merah Putih (KMP) di Kukar. Dalam pertemuan di Kantor Bupati, Bupati Edi Damansyah menyoroti kebutuhan mendesak akan tata kelola koperasi yang lebih profesional dan transparan.
Menurut evaluasi, KMP ditugaskan menjadi motor ekonomi masyarakat. Namun, hasil rapat mengungkap berbagai kelemahan seperti manajemen internal yang tidak profesional serta sistem pelaporan dan pelaksanaan program yang belum optimal. “Koperasi tidak boleh seperti lembaga keuangan biasa. Ia harus jadi instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan sarana mencari profit pengurus,” tegas Edi.
KMP sendiri merupakan inisiatif strategis Pemkab Kukar untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, hingga evaluasi hari ini, banyak koperasi yang belum berfungsi maksimal sesuai arah tersebut.
Turut hadir dalam rapat evaluasi Kepala DPMD Kukar Arianto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ida Bagus Sidharta, Kepala BPKAD, serta beberapa camat. Mereka sepakat perlunya pendampingan yang nyata. Rencana baru akan dirancang agar pengelolaan koperasi berorientasi hasil nyata dan transparan.
Arianto menambahkan bahwa perlu ada redefinisi tujuan koperasi di Kukar. “Jangan hanya berorientasi laporan. Ini menyangkut nasib warga desa,” katanyanya. Ia memberi penekanan bahwa koperasi perlu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan dikembangkan berdasarkan potensi riil desa, seperti yang sebelumnya disampaikan DPMD Kukar dalam musyawarah pembentukan koperasi.
Penetapan struktur baru, peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi kelembagaan menjadi fokus utama dalam roadmap pengelolaan KMP. Pemerintah Kukar juga telah mendorong terbentuknya 237 koperasi desa dan kelurahan sesuai target nasional. Kini, mereka siap membawa koperasi ke fase bisnis yang produktif dan berkelanjutan.
Roadmap penguatan KMP diharapkan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan partisipasi anggota. Bagi Pemkab Kukar, evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan langkah korektif yang membuka jalan bagi koperasi sehat dan dipercaya masyarakat.
(Adv/DiskominfoKukar)
