Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemkab Kukar memperkuat langkah dalam mitigasi perubahan iklim lewat skema perdagangan karbon kehutanan. Audiensi strategis dengan Kementerian Investasi/BKPM berlangsung pada 22 Mei 2025 di Jakarta. Rapat dipimpin Sekda Kukar Sunggono untuk membahas izin dan mekanisme karbon kawasan gambut yang berada di luar kawasan hutan.
Kukar juga menjadi pelopor nasional karena kabupaten pertama yang menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang tata kelola karbon kehutanan. Potensi karbon Kukar besar, dengan gambut dan mangrove seluas 110.094 ha atau 4,04% dari total wilayah daerah, sesuai Perda Kukar No. 18/2016. Area ini tersebar di lima kecamatan strategis.
Dalam audiensi, Sunggono menyatakan apresiasi dari pemerintah pusat atas langkah berani Kukar dalam pengelolaan karbon. Ia berharap koordinasi terbuka ini membentuk jalan bersama dalam menangani isu multi-skema karbon di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi berbasis karbon.
Perluasan potensi perdagangan karbon konkret juga terlihat melalui MoU dengan PT Tirta Carbon Indonesia (TCI). Pemkab Kukar menggandeng TCI untuk menjalankan perdagangan karbon berbasis konservasi gambut tanpa harus menggeser hak masyarakat, melainkan menambah lapangan kerja dan program penghijauan di kawasan sekitar. Lokasi yang ditetapkan mencakup lahan gambut di lima kecamatan, seluas sekitar 50 ribu hektar.
Pertemuan RUPSLB sebelumnya membuka peluang besar terhadap integrasi karbon dalam investasi daerah. Audiensi dan MoU dengan TCI dinilai selaras sebagai langkah eksekusi berikutnya, memastikan ketahanan lingkungan dan distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat tidak terlewatkan.
Pemkab Kukar optimis, pendekatan multidimensi ini dapat menjadikan kabupaten percontohan dalam perdagangan karbon. Dengan regulasi kuat, kolaborasi mitra strategis, dan dukungan masyarakat desa sebagai pelaku lokal, pengelolaan karbon Kukar bukan hanya mitigasi iklim, tetapi juga sumber kemakmuran lokal yang berkelanjutan.
(Adv/DiskominfoKukar)
