Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah melakukan penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2026 agar selaras dengan visi pembangunan daerah dan kebijakan nasional. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat memberikan arahan dalam rapat pemaparan RKA-PD yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (30/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aulia menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran menjadi penting karena adanya perubahan asumsi pendapatan daerah, baik dari transfer pusat maupun sumber lainnya.
“Kita melakukan rapat ini untuk menyesuaikan apa yang sudah disusun oleh teman-teman OPD dengan anggaran yang kita terima dari pusat. Misalnya, dari TKD yang awalnya diasumsikan 5,7 triliun, ternyata realisasinya hanya sekitar 1,5 triliun,” ujarnya.
Bupati menambahkan, penyesuaian tersebut juga terkait dengan perubahan asumsi pendapatan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan perhitungan terbaru, APBD Kukar tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp6,5 hingga Rp7 triliun, lebih rendah dari proyeksi awal dalam RKPD sebesar Rp7,5 triliun.
“RKPD yang kita susun sebelumnya belum menyesuaikan dengan RPJMD Kukar Idaman Terbaik, karena waktu itu RPJMD masih dalam proses penyusunan,” jelasnya.
Kini, setelah dokumen RPJMD 2025–2030 hampir mencapai tahap finalisasi, seluruh perangkat daerah diminta untuk segera menyesuaikan arah programnya agar selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah tersebut.
“Kami sudah berkoordinasi dengan DPRD dan Otorita IKN, termasuk dalam pembahasan delineasi wilayah seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, dan sebagian wilayah Loa Kulu serta Loa Janan,” ungkap Aulia.
Bupati menegaskan, sinkronisasi ini penting agar kebijakan pembangunan daerah memiliki arah yang jelas, baik dari sisi pendanaan, lokasi prioritas, maupun strategi pelaksanaan.
“Karena semuanya sudah klop, sekarang kita fokus memastikan seluruh OPD menyesuaikan rencana kerjanya dengan tiga prioritas utama,” ujarnya.
Adapun tiga hal yang menjadi fokus penyesuaian meliputi: pertama, memastikan belanja untuk standar pelayanan minimal (SPM) terakomodir dalam anggaran 2026; kedua, memastikan program prioritas nasional dalam kerangka Astacita masuk dalam perencanaan daerah; dan ketiga, memastikan seluruh program dedikasi Kukar Idaman Terbaik terealisasi di tahun tersebut.
Selain itu, Bupati Aulia juga menekankan efisiensi penggunaan anggaran dengan mengurangi belanja operasional yang kurang produktif.
“Kita kurangi belanja seperti perjalanan dinas dan kegiatan penyusunan dokumen yang sifatnya administratif. Fokus kita pada belanja yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti pembangunan jalan dan fasilitas publik,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut akan berlangsung selama tiga hari, melibatkan seluruh kepala perangkat daerah. Aulia berharap, hasil penyesuaian ini dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kukar.
“Dengan sinkronisasi yang matang, kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Zy)
