Distriknews.co, Jakarta – Rapat Alim Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa tidak ada pemakzulan maupun pengunduran diri Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Keputusan ini diambil dalam pertemuan para kiai dan pengurus di Kantor PBNU Jakarta pada Minggu malam. Forum sepakat masa kepengurusan akan berjalan sampai akhir periode yang tersisa sekitar satu tahun. Para ulama memastikan seluruh jajaran solid dan tidak ada keputusan pemberhentian terhadap ketua umum.
Dalam konferensi pers, Khatib Aam PBNU Ahmad Said Asrori menegaskan bahwa pergantian ketua umum hanya dapat dilakukan melalui Muktamar. Aturan ini tercantum jelas dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perkumpulan. Ia menyebut struktur organisasi NU menjunjung proses formal sehingga tidak bisa diintervensi oleh rapat harian atau forum non muktamar. Para kiai juga sepakat memperkuat silaturahmi antara PBNU dan para ulama di seluruh daerah untuk meredakan ketegangan internal.
Isu tuntutan mundur terhadap Gus Yahya mencuat setelah beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang digelar pada Kamis. Surat itu memuat tiga alasan desakan mundur, mulai dari polemik narasumber AKN NU yang dianggap terhubung dengan jaringan Zionisme Internasional, hingga persoalan tata kelola keuangan yang dinilai melanggar aturan organisasi. Risalah tersebut sudah dikonfirmasi keasliannya oleh A’wan PBNU, Kiai Abdul Muhaimin. Rapat harian itu dihadiri 37 dari 53 pengurus Syuriyah.
Gus Yahya menegaskan bahwa rapat harian Syuriyah tidak memiliki kedudukan hukum untuk memberhentikan ketua umum. Ia menyebut hasil rapat tidak mengikat karena tidak dapat dijadikan dasar pemecatan mandataris Muktamar. Ia memandang polemik ini harus dikembalikan pada aturan organisasi agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan. Menurutnya, putusan yang tidak memiliki landasan AD ART tidak dapat dieksekusi.
Para alim ulama yang hadir dalam rapat PBNU sepakat bahwa situasi internal yang menjadi konsumsi publik harus diselesaikan dengan dialog. Mereka mendorong adanya renungan bersama demi menjaga wibawa organisasi dan kemaslahatan umat. Para kiai juga menyampaikan bahwa PBNU harus fokus pada agenda besar terkait penguatan dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial.
Atas polemik narasumber AKN NU, beberapa pengamat organisasi menilai keputusan internal PBNU akan menjadi referensi penting bagi struktur daerah. AKN NU selama ini menjadi program kaderisasi strategis sehingga setiap aspek penyelenggaraannya berada dalam pengawasan ketat. PBNU memastikan evaluasi akan berjalan sesuai mekanisme tanpa meninggalkan prinsip kehati hatian.
Konteks dinamika NU menjadi perhatian luas karena organisasi ini memiliki struktur besar dan basis sosial kuat di seluruh Indonesia. Setiap keputusan pucuk pimpinan PBNU mempengaruhi kebijakan lembaga pendidikan, badan otonom, dan jejaring pesantren. Pemerhati ormas Islam melihat langkah PBNU yang menolak pemakzulan sebagai upaya menjaga stabilitas menjelang agenda penting organisasi.
Rapat Alim Ulama ini menutup spekulasi mengenai kemungkinan pergantian ketua umum di luar Muktamar. PBNU menegaskan kembali bahwa kewenangan tertinggi hanya berada pada forum permusyawaratan resmi. Para kiai berharap seluruh pengurus kembali bekerja melayani umat dan tidak menghabiskan energi pada perdebatan internal. Atmosfer soliditas pengurus menjadi pesan utama hasil rapat tersebut.
