Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Hal tersebut kembali ditegaskan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat melantik pejabat kepala desa di Tenggarong, Kamis (4/12/2025). Pelantikan ini disebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah.
Dalam kesempatan tersebut, Aulia mengesahkan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Long Beleh Modang serta Penjabat (PJ) Kepala Desa Muai. Penggantian kepala desa Muai dilakukan sebagai langkah cepat setelah kepala desa definitif sebelumnya meninggal dunia. Sementara untuk Long Beleh Modang, pemilihan PAW telah melalui proses yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Dengan dilantiknya para kepala desa baru ini, maka roda pemerintahan di desa masing-masing bisa berjalan dengan baik,” ujar Aulia.
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan kepemimpinan di desa menjadi hal yang sangat vital, terlebih di masa padat agenda seperti saat ini.
Menurutnya, layanan dan administrasi pemerintahan desa harus tetap maksimal meskipun Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 diproyeksikan menurun.
“Meski TKD turun, desa harus tetap sibuk, karena banyak aktivitas yang harus diselesaikan,” ungkapnya.
Ia menegaskan desa tidak boleh pasif dalam menghadapi perubahan kebijakan keuangan nasional.
Lebih jauh, Aulia mengingatkan bahwa desa menjadi pelaksana langsung program-program prioritas daerah.
“Ada 150 juta per RT, mengidentifikasi one village, one product. Ini kegiatan di desa yang harus diselesaikan di level desa,” katanya.
Ia menilai desa harus menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat agar pertumbuhan pembangunan merata.
Ia juga menekankan bahwa strategi penguatan kawasan khususnya sektor pertanian akan terus mengandalkan desa sebagai basis implementasi. Program pertanian, perikanan, hingga pengembangan kelembagaan ekonomi desa menjadi fokus yang tidak boleh diabaikan.
“Penguatan kawasan pertanian Kukar itu pun landingannya ada di desa,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan di desa agar pelayanan publik dan pembangunan tidak terhambat.
“Salah satu penguatan kita adalah memastikan tidak terjadi kekosongan pemerintahan,” tuturnya. Setiap desa, lanjut Aulia, harus memiliki pemimpin yang mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.
Aulia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu bekerja profesional dan sejalan dengan visi pembangunan Kukar.
“Saya berharap mereka bisa bekerja cepat, menjalankan pelayanan dengan baik, dan mendukung seluruh agenda pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
