DISTRIKNEWS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan fiskal cukup berat pada tahun anggaran 2026 seiring dengan penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, saat memaparkan Expose Capaian Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (31/12/2025).
Dalam pemaparannya, Bupati Aulia mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal daerah mengalami penurunan hampir 40 persen. Jika pada tahun sebelumnya APBD Kukar berada di kisaran Rp12 triliun, maka pada 2026 anggaran daerah diperkirakan hanya sekitar Rp7 triliun.
“Kita harus jujur mengakui bahwa tahun 2026 merupakan tahun yang sangat sulit bagi Kutai Kartanegara. Penurunan anggaran ini tentu menuntut strategi pembangunan yang jauh lebih cermat dan luar biasa,” ujar Aulia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan dan pelayanan publik. Pemkab Kukar, kata dia, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar target kinerja daerah tetap bisa dicapai.
Salah satu fokus utama yang akan digenjot adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aulia menilai, ketergantungan terhadap transfer keuangan dari pemerintah pusat harus mulai dikurangi secara bertahap.
“Selain mengandalkan transfer pusat, kita harus mampu memaksimalkan potensi PAD yang ada di Kutai Kartanegara. Ini menjadi kunci penting agar pembangunan tetap berjalan,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga mendorong penerapan konsep pembangunan kolaboratif, dengan melibatkan pihak swasta dan badan usaha sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Di tahun 2026, pembangunan lebih kita arahkan ke pola kolaboratif. Peran swasta sangat kita harapkan agar kita tidak sepenuhnya bergantung pada APBD,” kata Aulia.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah badan usaha yang beroperasi di Kukar. Hasilnya, banyak pihak swasta menyatakan kesiapan mendukung program-program pemerintah.
Salah satu contoh konkret kolaborasi tersebut adalah kerja sama dengan Pertamina EP di wilayah Samboja. Dalam pertemuan tersebut, Pertamina EP menyatakan kesediaannya menangani program makan bergizi bagi anak-anak dan lansia.
“Mereka menyampaikan langsung, program makan bergizi anak dan lansia di Samboja siap ditangani oleh Pertamina EP. Ini contoh kolaborasi yang sangat kita harapkan,” ungkapnya.
Dengan adanya dukungan dunia usaha, Aulia menegaskan APBD Kukar nantinya akan diposisikan sebagai opsi terakhir atau last defense, khususnya untuk program-program yang tidak dapat ditopang melalui skema kolaborasi.
“APBD nanti sifatnya sebagai pertahanan terakhir. Kalau program kolaboratif tidak berjalan, barulah APBD yang kita gunakan,” tegasnya.
Menutup pemaparannya, Aulia memastikan bahwa visi Kukar Idaman Terbaik tetap menjadi kompas pembangunan daerah, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal.
“Dengan segala keterbatasan, visi Kukar Idaman Terbaik harus tetap kita wujudkan. Ini adalah janji kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami,” pungkas Aulia.
