Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memproses pengisian sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Arianto, mengatakan tahapan pengisian kepala OPD saat ini masih berjalan melalui mekanisme Sistem Manajemen Talenta.
Ia menjelaskan, Pemkab Kukar sebelumnya telah melakukan sosialisasi terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama pada akhir Juni 2026. Setelah tahapan tersebut, BKPSDM mulai melakukan pemetaan terhadap pejabat yang dinilai memiliki potensi untuk mengisi posisi strategis tersebut.
“Kepala OPD masih proses. Kita sudah melakukan sosialisasi untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama menggunakan Sistem Manajemen Talenta,” ujar Arianto, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, proses saat ini difokuskan pada pemetaan pejabat administrator yang memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi kandidat kepala OPD.
BKPSDM Kukar melakukan identifikasi terhadap kompetensi, rekam jejak, serta potensi para pejabat sebelum nantinya diajukan kepada Bupati Kukar untuk mendapatkan persetujuan.
“Kita sudah melakukan mapping siapa saja pejabat administrator yang nanti bisa menjadi kandidat untuk diusulkan menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama,” jelasnya.
Arianto menargetkan sebagian posisi kepala OPD yang menjadi prioritas dapat mulai terisi paling lambat pada akhir Juli 2026. Namun, pengisian tersebut tidak dilakukan sekaligus untuk seluruh perangkat daerah.
“Mudah-mudahan paling lambat akhir bulan Juli ini sudah terisi beberapa OPD yang memang kita prioritaskan. Tapi belum semua, nanti kita lihat lagi potensi kandidat yang memang layak menduduki jabatan tersebut atas persetujuan Bapak Bupati,” katanya.
Ia mengungkapkan, pada tahap awal terdapat sekitar sembilan jabatan kepala OPD yang menjadi prioritas untuk segera diisi.
Beberapa di antaranya yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Sekretariat DPRD Kukar, Dinas Pertanian, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Selain itu, terdapat sejumlah OPD lain yang masuk dalam daftar prioritas.
“Kurang lebih ada sembilan jabatan yang menjadi prioritas pada tahap pertama. Nanti akan ada tahap berikutnya,” ungkap Arianto.
Ia menegaskan, proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan kesesuaian kompetensi agar pejabat yang terpilih mampu menjalankan tugas serta mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
BKPSDM Kukar memastikan seluruh tahapan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan efektivitas pelayanan pemerintahan daerah.
Reporter: Muhammad Zailany
