Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kondisi ekonomi masyarakat di tengah kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik oleh pemerintah pusat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kebijakan mengenai subsidi BBM dan listrik merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam mengantisipasi dampak yang dapat muncul terhadap kondisi ekonomi masyarakat di daerah.
Menurut Aulia, salah satu langkah yang menjadi perhatian Pemkab Kukar adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengendalian inflasi diperlukan agar perubahan kebijakan di tingkat pusat tidak diikuti dengan kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat.
“Kami berupaya menjaga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan lonjakan harga di tengah masyarakat,” ujar Aulia, Sabtu (3/10/2026).
Selain stabilitas harga, pemerintah daerah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut dinilai penting karena perubahan harga kebutuhan dasar dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kami juga menjaga daya beli masyarakat agar pemenuhan kebutuhan pokok tetap dapat terpenuhi dengan baik,” lanjutnya.
Aulia mengatakan perhatian terhadap daya beli masyarakat juga berkaitan dengan upaya menjaga pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan sehingga masyarakat tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Menurutnya, langkah tersebut juga berkaitan dengan agenda pengentasan kemiskinan di Kukar. Stabilitas ekonomi masyarakat menjadi salah satu aspek yang perlu dijaga agar kebijakan penyesuaian subsidi tidak memberikan tekanan yang lebih besar terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan ekonomi.
Di sisi lain, Aulia menilai penyesuaian alokasi anggaran di tingkat pemerintah pusat perlu diikuti dengan pemanfaatan anggaran pada sektor-sektor yang memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Ia berharap anggaran yang mengalami penyesuaian dapat diarahkan kembali kepada sektor produktif. Dengan demikian, anggaran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai belanja pemerintah, tetapi juga dapat memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami berharap anggaran yang dialihkan dapat disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga bisa menjadi daya dorong dan dukungan tersendiri bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat,” kata Aulia.
Menurutnya, penguatan sektor produktif dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap sektor yang memiliki aktivitas ekonomi langsung di masyarakat juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat.
Pemkab Kukar, lanjut Aulia, akan terus memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi daerah sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap berbagai perubahan kebijakan. Stabilitas harga, daya beli dan pendapatan masyarakat menjadi sejumlah aspek yang tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga agar aktivitas perekonomian di Kukar tetap berjalan di tengah adanya penyesuaian kebijakan subsidi. Pemerintah daerah juga berharap pemanfaatan anggaran pada sektor produktif dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan menjaga stabilitas harga dan daya beli serta mendorong penguatan sektor produktif, Pemkab Kukar berupaya memastikan pembangunan ekonomi daerah tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Wanda Iqwatul Q.
