Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang di wilayah Kukar apabila pasokan listrik yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Usulan tersebut bahkan telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai upaya mencari solusi atas persoalan kelistrikan di daerah.
Aulia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kukar terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PT PLN untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait pemadaman listrik. Meski tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan penyedia listrik tersebut, pemerintah daerah tetap berupaya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat.
“PLN sebenarnya merupakan mitra pemerintah. Kami tidak terlibat langsung dalam proses operasional PLN. Namun, sebagai pemerintah daerah yang ingin memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, kami telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak PLN terkait kendala yang mereka hadapi, khususnya mengenai pemadaman listrik,” kata Aulia, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, persoalan pasokan listrik perlu mendapat perhatian serius, terlebih Kukar merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam batu bara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam mengusulkan pembangunan pembangkit listrik yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.
Aulia menjelaskan, usulan pembangunan PLTU mulut tambang telah disampaikan kepada Kementerian ESDM, khususnya pihak yang menangani bidang kelistrikan. Langkah itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mencari solusi apabila kapasitas pasokan listrik di Kukar masih belum mencukupi.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah penghasil batu bara, tetapi masih menghadapi persoalan pemadaman listrik. Menurutnya, situasi tersebut perlu dilihat bukan hanya dari sisi kebutuhan energi, tetapi juga dari aspek kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat setempat.
“Saya sampaikan kepada pihak Kementerian ESDM bidang kelistrikan bahwa Bapak dan Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara melintas di depan mata mereka. Sementara itu, di sisi lain, pasokan listrik masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi,” ungkapnya.
Aulia menyebut, dorongan pembangunan pembangkit listrik tersebut telah disampaikan sebelum kondisi pemadaman seperti yang terjadi belakangan ini berlangsung. Saat itu, pemerintah daerah telah menjadikan kondisi kelistrikan di Kecamatan Tabang sebagai salah satu gambaran persoalan yang perlu segera mendapat perhatian.
Di wilayah Tabang, kata dia, pemadaman listrik atau biarpet dilaporkan terjadi hampir setiap hari. Padahal, kawasan tersebut berada di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan batu bara berskala besar, termasuk perusahaan yang memasok batu bara untuk kebutuhan PLN.
“Ketika kami menyampaikan hal tersebut sebelumnya, kondisi pemadaman listrik seperti yang terjadi sekarang belum berlangsung. Namun, tolok ukur yang kami gunakan adalah kondisi di Tabang,” jelas Aulia.
Ia kemudian menyinggung keberadaan PT Bayan sebagai salah satu perusahaan tambang besar yang memasok batu bara untuk PLN. Menurutnya, kondisi kelistrikan di wilayah sekitar sumber daya alam tersebut menjadi perhatian karena masyarakat masih mengalami gangguan pasokan listrik dalam kehidupan sehari-hari.
“Di Tabang, pemadaman listrik atau biarpet terjadi hampir setiap hari. Padahal, di sana beroperasi salah satu perusahaan tambang besar yang memasok batu bara untuk PLN, yaitu PT Bayan,” ujarnya.
Bagi Aulia, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar pemanfaatan sumber daya alam dapat berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan listrik dinilai penting untuk mendukung aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, hingga perkembangan wilayah.
Karena itu, Pemkab Kukar menyatakan akan terus menyuarakan persoalan kelistrikan kepada pihak terkait. Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan PLN dan pemerintah pusat dapat menghasilkan penanganan yang lebih baik, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menghadapi gangguan pasokan listrik.
“Bagaimana kita melihat persoalan ini dari sisi kemanusiaan? Di wilayah tempat sumber daya alam diambil, masyarakat justru masih kerap mengalami pemadaman listrik,” tegasnya.
Aulia menambahkan, pemerintah daerah akan terus mendorong agar kebutuhan listrik masyarakat Kukar mendapatkan perhatian yang lebih serius. Usulan pembangunan PLTU mulut tambang menjadi salah satu opsi yang telah disampaikan untuk dipertimbangkan dalam upaya memperkuat pasokan energi di daerah.
“Inilah yang menjadi perhatian kami. Sekali lagi, pemerintah daerah akan terus menyuarakan persoalan ini agar kebutuhan listrik masyarakat Kukar bisa mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih baik,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
