Distriknews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mendukung upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui penguatan pemahaman regulasi serta program yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) mempersiapkan ibadah ke Tanah Suci sejak dini.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H Sunggono, saat menghadiri pembukaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Sunggono mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah membutuhkan tata kelola yang baik, koordinasi yang kuat, serta pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian informasi, perlindungan, serta pelayanan optimal bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Menurutnya, sosialisasi regulasi terbaru ini penting agar pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat memahami substansi serta ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Sunggono juga menyambut baik pelaksanaan Program ASN Berhaji. Program tersebut memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengikuti program Tabungan Haji tanpa setoran awal. Buku tabungan diserahkan kepada peserta saat kegiatan berlangsung.
“Atas nama Pemkab Kukar, saya menyampaikan apresiasi kepada Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar yang telah menginisiasi kegiatan ini. Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai arah baru kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia,” ucapnya.
Ia menilai Program ASN Berhaji menjadi inisiatif positif karena membuka kesempatan bagi aparatur pemerintah untuk mulai merencanakan salah satu cita-cita besar umat Islam, yakni menunaikan ibadah haji.
Selain membantu perencanaan keuangan, program tersebut diharapkan mampu menumbuhkan semangat beribadah dan memperkuat kehidupan spiritual ASN di lingkungan Pemkab Kukar.
Namun, Sunggono menegaskan bahwa makna program tersebut tidak sebatas kepemilikan buku tabungan atau kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Nilai-nilai ibadah haji juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku ASN ketika menjalankan tugas pemerintahan.
“Jangan sampai kita bersemangat untuk menjadi haji yang mabrur, tetapi dalam menjalankan tugas pemerintahan masih mengabaikan tanggung jawab, kedisiplinan, dan amanah yang diberikan. Karena sesungguhnya, pengabdian melalui pelayanan publik juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah kita kepada Allah SWT,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap sosialisasi regulasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang tertib, aman, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Sunggono juga berharap kebijakan baru tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan jemaah, perkembangan ekonomi umat, serta penerapan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
