Distriknews.co, TANJUNG SELOR – Tingginya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Salah satu langkah yang diupayakan yakni pembangunan satuan kerja (satker) pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur bersama Gubernur Kalimantan Utara di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (17/11/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan di wilayah Kaltara.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur menyampaikan kondisi kapasitas hunian lapas yang saat ini beroperasi di Kaltara. Dua fasilitas pemasyarakatan, yakni Lapas Kelas IIA Tarakan dan Lapas Kelas IIB Nunukan, diketahui mengalami kelebihan kapasitas atau overcrowded hingga mencapai 350 persen.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapatkan penanganan karena berdampak terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemasyarakatan. Mulai dari optimalisasi keamanan dan ketertiban, pelaksanaan program pembinaan, hingga pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.
Karena itu, pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan penghuni lapas. Selain membantu mengurai persoalan overkapasitas, keberadaan satker baru juga diharapkan dapat mendukung pemerataan distribusi warga binaan di wilayah Kalimantan Utara.
Gubernur Kalimantan Utara menyambut positif usulan tersebut. Pemerintah Provinsi Kaltara menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana pembangunan satuan kerja pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan.
Dukungan pemerintah daerah tersebut nantinya akan dilaksanakan melalui mekanisme hibah pembangunan kepada instansi vertikal. Dalam prosesnya, seluruh tahapan akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman pencegahan tindak pidana korupsi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai tindak lanjut audiensi, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur akan mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan resmi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dokumen tersebut diperlukan sebagai dasar legalitas penganggaran daerah sekaligus landasan koordinasi teknis dan administrasi antara jajaran pemasyarakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Melalui rencana pembangunan tersebut, diharapkan persoalan kelebihan kapasitas lapas di Kaltara dapat ditangani secara bertahap. Kehadiran fasilitas baru di Bulungan juga diharapkan mampu menciptakan kondisi pemasyarakatan yang lebih aman, tertib, serta mendukung pelaksanaan pembinaan warga binaan secara optimal. (Zy)


