Distriknews.co, TENGGARONG – Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memandang pentingnya memulai transformasi dari level paling dasar dalam struktur sosial masyarakat. Rukun Tetangga (RT), sebagai unit pemerintahan terkecil, kini diarahkan menjadi agen perubahan sosial yang mampu menjawab kebutuhan zaman.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menyampaikan bahwa peran RT tidak lagi cukup hanya administratif. Mereka perlu menjadi inisiator, penggerak, sekaligus penghubung antara aspirasi warga dan arah kebijakan pemerintah.
“RT adalah titik awal pelayanan, titik awal perubahan. Kalau ingin menciptakan masyarakat yang aktif dan berdaya, maka mulailah dari RT,” ucap Asmi, Selasa (29/04).
Lebih dari 3.000 RT tersebar di seluruh wilayah Kukar, mulai dari kawasan pesisir hingga perbatasan pedalaman. Keberadaan mereka menjadi instrumen penting dalam menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit terakses oleh layanan pemerintah secara langsung.
Asmi menjelaskan bahwa melalui pendekatan transformasional, RT perlu dibekali kemampuan baru mulai dari literasi digital, mediasi sosial, hingga pemahaman tentang dinamika pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, DPMD Kukar secara berkala menggelar pelatihan dan fasilitasi peningkatan kapasitas dengan pendekatan partisipatif.
“Kita ingin RT tidak hanya merespons masalah, tapi juga mencegahnya. Bukan hanya menjalankan tugas, tapi juga menciptakan nilai,” tegas Asmi.
Selain pelatihan, DPMD juga mendorong pengembangan sistem administrasi RT yang lebih efisien dan terintegrasi dengan sistem informasi desa. Harapannya, transparansi dan kecepatan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.
Di beberapa desa, inisiatif lokal dari para RT mulai bermunculan. Ada yang mengembangkan taman baca, bank sampah, hingga kegiatan kewirausahaan komunitas. Inovasi seperti ini, menurut Asmi, adalah contoh nyata bahwa RT mampu menjadi motor penggerak kemajuan sosial.
“Kalau RT diberikan ruang dan dukungan, mereka bisa lebih dari sekadar pengurus lingkungan. Mereka bisa menjadi inspirator perubahan,” ungkapnya.
Asmi berharap pola pikir ini dapat meluas ke seluruh wilayah Kukar, agar RT tidak lagi dianggap sebagai pelengkap birokrasi, tetapi justru sebagai pionir pembangunan yang menjawab kebutuhan dari bawah ke atas.
“Di masa depan, kita ingin melihat RT bukan hanya menjalankan kebijakan, tapi turut merumuskannya bersama warga. Karena dari lingkungannyalah, semua perubahan besar dimulai,” bebernya.
(Adv/DPMD/Kukar)
